Komisi D DPRD Gresik Berguru Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Manado
Jumat, 15 April 2016 18:43 WIB
Tujuannya di antaranya, melindungi kesehatan masyarakat, mengimplementasikan dan mengembangkan sistim jaminan kesehatan, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
Untuk memudahkan penanganan Jamkesta di Manado, dibentuk UP (Unit Pelaksana) yang terdiri, penanggungjawab, kepala unit, sekretaris dan anggota. "Mereka digaji cukup besar," terang politisi PPP asal Pulau Bawean ini.
Ditegaskan Muntarifi, untuk penanggungjawab UP digaji Rp 3,5 juta per bulan, kepala unit Rp 3 juta, sekretaris Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2.250.000.
Yang menarik, kata Muntarifi, dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diterapkan di Manado, ada konten atau kearifan lokal yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Pasien tidak perlu menunggu lama kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di sana bisa cepat," terangnya.
"Selain itu, banyak konten lokal yang bisa kami adopsi untuk diterapkan di Gresik," sambung anggota FPPP DPRD Gresik ini.
Muntarifi menjelaskan, hasil dari studi banding Komisi D ke DPRD Manado nantinya akan diterapkan di Kabupaten Gresik, agar penyelenggaraan jaminan kesehatan di kota santri ini makin baik.
Sebagai cantolannya, agar program tersebut tepat sasaran, dan tidak menyalahi aturan, maka akan dibuatkan regulasi berupa Perda (peraturan daerah) maupun Perbup (peraturan bupati).
"Kami ingin penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kabupaten Gresik bisa berjalan seperti di Manado, atau bahkan lebih baik dari sana," pungkasnya. (hud/rev)