Bupati Gresik Ajak Masyarakat Turut Awasi PPDB
Senin, 02 Mei 2016 15:28 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Momentun peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) tahun 2016, dimanfaatkan oleh para petinggi Pemkab Gresik untuk terus membenahi roda pendidikan. Seperti pada saat upacara Hardiknas di halaman kantor Pemkab Gresik, Senin (2/5) pagi tadi yang diikuti oleh semua Pejabat Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Kepala Sekolah dan guru.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menginstruksikan agar tidak ada cara transaksional baik dalam Pendaftaran Penerimaan Didik Baru (PPDB) maupun dalam penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan digulirkan setelah Bupati diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menggulirkan mutasi.
BACA JUGA:
2.000 ASN Pemkab Gresik Ikuti Pembekalan Penilaian Kompetensi 2024
Dinas Pendidikan Gresik Teken MoA dengan Unesa
PT Smelting Raih Penghargaan Pembina Kemitraan Terbaik Bidang Penanaman Modal dari Pemkab Gresik
Mulai Besok, Bu Min Jabat Plt Bupati Gresik hingga 25 November 2024
“Saya ingatkan kepada semua guru dan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan agar tidak melakukan kecurangan dalam PPDB, serta transaksional dalam penataan jabatan,” kata Bupati saat memberikan sambutan pada upacara Hari Pendidikan Nasional.
Bupati menegaskan, terkait PPDB, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar membantu mengawasi proses penerimaan siswa baru dengan serius. Hal ini untuk menghindari percaloan siswa yang selama ini tersiar di masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyatakan bahwa pemerintahannya memberikan atensi khusus untuk menciptakan fair play dalam memperbaiki mekanisme PPDB serta penataan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Dia berjanji akan memberikan reward (penghargaan) kepada siapapun yang menemukan dan melaporkan kecurangan yang ada di pemerintahannya. “Saya akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan satu tingkat bagi PNS, dan umroh bagi masyarakat yang bukan PNS yang menemukan ada percaloan PPDB dan penataan pejabat, ” beber Bupati Gresik dua periode ini.
Sebaliknya, lanjut Bupati, bagi pejabat atau siapapun terlapor adanya kecurangan serta ditemukan bukti-bukti yang kuat serta saksi, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi tegas. “Kami sudah siapkan sanksi sampai pemecatan, apabila dari pejabat yang bersangkutan terbukti melanggar dari yang sudah saya sampaikan tadi," ancam Bupati serius.
Langkah ini merupakan bentuk kesungguhan dirinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih menuju good governance. “Kami ingin melayani masyarakat secara optimal. Pemerintahan yang bersih di semua lini, terutama pada program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan serta semua bidang kesejahteraan masyarakat, ” paparnya.
Simak berita selengkapnya ...