Demo, Petani Perkebunan Kruwuk Blitar Tuntut Keadilan
Rabu, 18 Mei 2016 21:44 WIB
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo yang ikut menemui perwakilan massa, mengaku prihatin dengan kondisi para petani. Sehingga Dewan menyarankan mereka untuk berkoordinasi dengan pihak perkebunan untuk menyelesaikan masalah itu secara objektif dan transparan. Jika tidak ada titik temu, dewan siap memfasilitasinya agar permasalahan cepat selesai.
Selain itu, lanjut Wasis, meskipun HGU sudah habis masa berlakunya, tidak serta merta menjadi tanah negara. Dalam arti, pemegang HGU masih punya tanggung jawab secara perdata untuk mengurus perpanjangan HGU-nya. Hanya saja, mereka tidak bisa berbuat seenaknya.
"Semua pihak harus duduk bersama agar masalah cepat selesai. Selain warga dan pihak perkebunan para tokoh yang ada di sana juga harus membantu terselesaikannya masalah ini," ungkap Wasis.
Selain itu dewan meminta agar aparat kepolisian, tidak langsung melakukan penindakan.Tetapi kepolisian juga harus bisa melakukan langkah pencegahan. Termasuk melakukan mediasi . Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Hukum memang harus ditegakkan tapi seharusnya ada toleransi agar tidak ada yang dirugikan. Seharusnya sebelum adanya penangkapan, pihak - pihak terkait melakukan mediasi, dan kompromi. Karena masyarakat yang menanam tentu saja mereka yang berhak memanen sehingga harus ada toleransi", pungkasnya. (tri/rus)