Komisi III DPRD Sumenep Targetkan Kapal Milik Perorangan Setor PAD
Wartawan: Rahmatullah
Kamis, 19 Mei 2016 18:17 WIB
Di kepulauan, tutur Dulsiam, banyak masyarakat memiliki kapal, karena di sana kapal merupakan kebutuhan primer untuk melakukan perjalanan antar pulau. Bahkan diketahui terdapat satu warga memilik belasan kapal.
“Tapi sayangnya hal itu tidak berefek pada besaran PAD kita,” ungkap Dulsiam.
Oleh sebab itu, Komisi III menjajaki pembentukan Raperda yang mengatur soal kewajiban pemilik kapal tersebut. Guna mendorong hal itu, kata Dulsiam, Komisi III memilih melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Badung yang ada Provinsi Bali itu, karena daerah tersebut sudah memiliki peraturan yang menyebabkan pengelolaan kapal memberikan kontrbusi ke PAD.
“Bisa saja nanti kapal seperti mobil yang harus ada STNK-nya, sehingga memiliki kewajiban bayar pajak,” pungkasnya. (adv)