Reshuffle Kabinet: Nasdem Mendukung, PKB Menolak, Gerindra Tak Ambil Pusing
Kamis, 14 Juli 2016 12:46 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sinyal reshuffle kabinet kembali menguat menyusul dilantiknya Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Lalu bagaimana tanggapan para pimpinan partai politik?
"Kalau ada menteri Nasdem yang tidak berprestasi, reshuffle saja," kata Ketua DPP Irma Suryani seperti dikutip detik.com, Kamis (14/7).
BACA JUGA:
Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Gus Irsyad Batal Dilantik Jadi DPR RI, Massa SGI Geruduk KPU Kabupaten Pasuruan
Luluk-Lukman Sapa Warga Gresik Selatan, Janji Tuntaskan Banjir dan Pengangguran
Irma mengatakan saat ini memang waktu yang tepat untuk reshuffle kabinet. Masuknya kader Golkar dan PAN yang belakangan mendukung pemerintah pun tidak dipermasalahkan asalkan memiliki prestasi.
"Harus yang punya kemampuan, bukan karena bargaining position. Mereka (Golkar dan PAN) harus sodorkan nama menteri yang bagus," ungkap anggota Komisi IX DPR ini.
Dia menyoroti kinerja beberapa menteri yang dianggap buruk. Salah satunya adalah Menpan RB Yuddy Chrisnandi.
"Termasuk Menpan RB. Di satu sisi tidak memperbolehkan bawa kendaraan dinas, dia sendiri pakai," sindirnya.
Irma juga merasa hasil di bidang pertanian saat ini belum maksimal. Swasembada pangan belum terwujud dan itu dianggap akibat buruknya kinerja menteri.
"Kita tidak bisa swasembada pangan karena irigasinya ini. Luas lahan kita maksimal, tapi kita kalah sama Thailand," ucap Irman.
Kini, kader Nasdem yang menjadi menteri yaitu Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Ada pula Jaksa Agung Prasetyo. Sebelumnya, ada pula Tedjo Edhy yang menjabat Menko Polhukam namun Tedjo sudah direshuffle tahun lalu.
Berbeda dengan Nasdem, para elit PKB justeru keberatan ada reshuffle kabinet.
Politisi PKB Jazilul Fawaid menilai dukungan PAN dan Golkar yang baru belakangan mendukung pemerintah itu, tak harus dikompensasi dengan jatah kursi di Kabinet Kerja.
Simak berita selengkapnya ...
sumber : detik.com/tribunews.com