LKD Belum Selesai, Dana Transfer Tahun 2017 dari Pusat untuk Pemkab Situbondo Terancam Ditunda
Jumat, 19 Agustus 2016 22:36 WIB
"Kalau DPRD ada temuan harus menjadi catatan dan masuk pada ranah tersendiri agar kita tidak mengorbankan yang kepentingan yang lebih besar untuk adanya kesepahaman terhadap laporan keuangan daerah," terangnya.
Sementara Hadi Priyanto, dari Fraksi Partai Demokrat membantah bahwa DPRD menghambat proses percepatan laporan keuangan daerah tahun 2015. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya DPRD mendorong percepatan selesainya LKPJ Bupati tahun 2015 itu. Namun permintaan sejumlah Fraksi agar Bupati menjelaskan persoalan SPM masih belum dilaksanakan.
"Ketika sekarang kita kumpul untuk mendengarkan penjelasan dari pihak legislatif ternyata saat ini datanya lagi-lagi berubah, kok bisa seperti ini, kan plintat plintut," papar hadi
Politisi muda asal Kapongan ini mengungkapkan, bahwa di catatan laporan keuangan Bupati sudah sangat jelas hutang Pemkab Situbondo Rp 4,1 miliar. Namun angka itu berubah ke Rp 4,7 miliar saat penyampaian di sidang paripurna berdasarkan hasil audit internal dari RSUD yang mendatangkan tim auditor dari Jember.
Setelah itu, kata Hadi, dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Wakil Bupati yang menghadirkan seluruh ketua Fraksi kembali berubah ke angka Rp 4,1 Miliar.
"Yang benar ini yang mana, kalau begini terbalik proses akuntansi kita, yang dipercaya yang unaudit, yang tidak dipercaya yang hasil audit. itu uang negara yang dipakai untuk audit," pungkasnya. (stb1/had)