Polemik Izin Pertambangan, Pemkab Pacitan Hanya Jadi “Penonton”
Senin, 22 Agustus 2016 07:55 WIB
Dia mengakui, memang ada sedikit kendala khususnya para penambang yang hendak mengurus perizinan. Sebab jarak interaksi yang semakin jauh. Selain itu juga berkait biaya pengurusan yang mungkin jauh lebih mahal. "Mereka (para pengurus izin tambang) harus mondar-mandir ke Surabaya. Tentu butuh biaya lebih, agar aktivitas pertambangan mereka menjadi legal," katanya.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini mengungkapkan, beberapa bulan lalu, satuan kerjanya juga sempat mengembalikan berkas-berkas permohonan izin. Sebab, kebanyakan masyarakat penambang belum mengetahui regulasi pengalihan kewenangan. "Kita juga sempat mengembalikan berkas-berkas permohonan izin. Ternyata, juga tak sedikit masyarakat yang belum memahami adanya perubahan aturan," tukasnya. (pct1)