Diprotes PKS dan PAN, Perppu Kebiri Dibatalkan, Pakar Hukum: Negara Legalkan Perzinaan
Selasa, 23 Agustus 2016 23:16 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - DPR kembali menunda pengesahan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Keputusan ini diambil karena ada fraksi yang menyatakan tidak setuju RUU tersebut diteken.
Dua fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN, Ammy Amalia Fatma Surya meminta pengesahan RUU ini ditunda karena masih menuai pro kontra. Penundaan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penerapan UU ini.
BACA JUGA:
Biadab! Bapak di Jombang Setubuhi Dua Anak Kandungnya Sekaligus, Pelaku Terancam Hukuman Kebiri
Ning Lia Dukung Pemberlakuan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Jatim
Kejari Bangkalan: PP Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Bisa Diterapkan Pada Perkara Lama
DPR Setujui Perpu Kebiri Jadi UU: IDI belum Beri Tanggapan, PKS dan Gerindra Menolak
"Mengenai pembahasan penetapan Perppu 1/2016 untuk menjadi UU memang masih menimbulkan pro kontra. Terutama perlindungan anak nanti kami menginginkan bahwa setelah UU ini ditetapkan tidak terjadi miss procedure," kata Ammy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Pada kesempatan yang sama, Anggota dari Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai, ada sejumlah prosedur yang dilanggar dalam penyusunan RUU ini. Salah satunya, soal urgensi dibuatnya aturan ini dan pengajuannya ke DPR.
"Ada sebuah prosedur yang dilanggar yakni UU tentang peraturan pembuatan peraturan perundang-undangan. Soal kegentingan penerbitan Perppu, dan soal pengajuan Perppu," tegasnya.
Dengan penolakan dua fraksi itu, Ketua sidang, Taufik Kurniawan mempersilakan semua fraksi untuk mengikuti proses lobi. Hasilnya, keputusan Perppu ditunda dan agendakan di Paripurna yang akan datang.
Di sisi lain, Ahli tata negara Universitas Indonesia, Hamid Chalid berpendapat, pemerintah secara diam-diam telah melegalkan zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, dan juga percabulan sesama jenis antar orang dewasa maupun antar anak-anak.
Simak berita selengkapnya ...