Komisi D Minta Pemkab Gresik Tetap Kawal SLTA Pasca Diserahkan ke Pemprov
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Kamis, 06 Oktober 2016 13:54 WIB
Bahkan, saking konsennya Pemkab Gresik terhadap program tata kelola pendidikan di Gresik, Pemkab Gresik-DPRD Gresik pernah mematok anggaran untuk sektor pendidikan hingga tembus 37 persen dari kekuatan APBD Gresik. "Alokasi anggaran itu jauh lebih tinggai dari amanat UUD 1945 yakni anggaran pendidikan 20 persen," terang Anggota FPDIP ini.
Noto berharap peralihan wewenang SLTA ke Pemprov Jatim tata kelola pendidikan juga semakin baik. Kami ingin lulusan sekolah di Gresik tidak kalah dengan lulusan sekolah di negara-negara lain," katanya.
Noto menambahkan, meski pada 30 September 2016, lalu sekolah tingkat SLTA resmi diserahkan ke Pemrov Jatim. Namun, secara efektif pengelolaan SLTA tersebut baru akan dimulai perawal tahun 2017, tahun depan. Untuk itu, hingga akhir tahun 2016 ini pengelolaan sekolah tingkat SLTA tetap menjadi wewenang Pemkab Gresik.
"Anggarannya kan masih ada soperti BOS. Sampai akhir 2016 biaya pendidikan SLTA tersebut menjadi wewenang Pemkab Gresik," pungkasnya.
Pasca pengelolaan sekolah diambil alih oleh Pemrov Jatim, maka sebanyak 1.279 guru sekolah SLTA menjadi wewenang provinsi. Sementara untuk sekolah 52 SMA, 53 SMK dan 4 SLB. Total 109 sekolah. Mengacu jumlah siswa SLTA yang ikut Unas tahun 2016, SMA 5.562 siswa, SMALB 19 siswa, dan SMK 5.5154 siswa. (hud/rev)