Bagi Bunga, IDI Jombang Tolak DLP dan Liberalisasi Pendidikan
Editor: dio
Wartawan: rony suhartomo
Senin, 24 Oktober 2016 19:45 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Penolakan progam Dokter Layanan Primer yang dicanangkan pemerintahan, oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia juga dilakukan di Jombang. Puluhan dokter yang tergabung dalam IDI Jombang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) setempat, Senin (24/10). Program peningkatan kompetensi dokter dengan menempuh idikan" rel="tag">pendidikan tambahan selama enam semester atau tiga tahun dinilai merupakan pemborosan keuangan negara.
Kurang lebih 60 dokter tersebut berbaris di depan RSUD Jombang sambil membentangkan spanduk tuntutan. Salah satu spanduk itu bertuliskan 'Turunkan Biaya Pendidikan Dokter, Orang Miskin Berhak Jadi Dokter'. Tuntutan juga disampaikan lewat orasi secara bergantian.
BACA JUGA:
PT Megasurya Mas Beri CSR Beasiswa untuk 356 Siswa di Sidoarjo
Jarang Ngantor, Kades Banjardowo Jombang Didemo Warga
Khofifah Ajak Guru Jatim Bangun Generasi Cinta Damai dengan Ciptakan Suasana Harmoni di Sekolah
Gandeng UI, Pesantren Algebra Bogor Optimistis Cetak Saintis dan Pemimpin Masa Depan
Ketua IDI Jombang dr Ahmad Iskandar Zulkarnain mengatakan, pemerintah menggulirkan program DLP bagi dokter. Rencananya, tiap dokter harus menempuh idikan" rel="tag">pendidikan tambahan atau kompetensi selama enam semester.
"Biaya DLP sebesar Rp 16,5 juta per semester atau sekitar Rp 100 juta selama tiga tahun. Memang, untuk sementara pembiayaan itu disokong pemerintah. Namun kami yakin ke depan beban pembiayaan itu kita tanggung sendiri," ujar Iskandar.
Iskandar menilai program DLP sama halnya dengan pemborosan uang negara. Sehingga pada akhirnya membebani rakyat. Padahal, ketika selesai menempuh idikan" rel="tag">pendidikan kedokteran, maka seseorang sudah layak untuk menyandang profesi dokter.
Simak berita selengkapnya ...