KPK segera Periksa Wali Kota Madiun, KPK Gadungan Acak-acak 14 Daerah di Jatim
Jumat, 04 November 2016 23:06 WIB
Selain itu, Faisal Sahroni (staf Bina Marga DPU), Effendi (Kabid Tata Kota DPU), serta Agus Poerwo Widagdo (Kepala BPKAD). Juga sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD setempat.
Sementara itu, sebanyak 14 kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil diacak-acak oleh sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, petugas KPK yang turun tersebut bukanlah asli, namun KPK gadungan.
Sasaran para KPK gadungan itu yakni kepala desa. Modusnya kepala desa didatangi dengan dalih telah melakukan kerjasama dengan KPK dan kemudian dimintai uang. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo usai menggelar pertemuan dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Mihardja bersama para pejabat Pemprov hingga bupati/walikota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/11).
“Tadi saat pertemuan (dengan KPK) sampai detail dijelaskan mana saja daerah di Jawa Timur. Akhir-akhir ini marak mulai dari polisi gadungan, jaksa gadungan hingga KPK gadungan,” ujar Soekarwo.
Dilanjutkan, sasaran KPK gadunggan mengarah ke kepala desa karena saat ini banyak dana dari pemerintah pusat hingga daerah yang masuk ke desa. Salah satunya adalah dana desa. Para KPK gadungan ini kemudian meminta sejumlah uang ke kepala desa. “Ini sudah sudah masuk 14 kabupaten/kota di Jawa Timur. Terutama di desa-desa. Mereka minta uang ke kepala desa dari dana desa,” jelasnya.
Tak hanya itu, para KPK gadungan ini menggunakan segala cara agar menyakinkan korbannya. Bahkan, beberapa juga memiliki surat perjanjian palsu dengan KPK beberapa personelnya juga dilengkapi kartu identitas seolah mendapatkan tugas dari KPK
“Kalau versi KPK tadi, justru KPK yang asli itu tidak ada kartu anggota, tidak ada perjanjian atau yang lain. Malah yang menggunakan identitas diri dengan menunjukkan sebagai KPK adalah gadungan,” ungkap Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).
Terhadap kejadian ini, Gubernur Jawa Timur segera menandatatangani surat dari KPK terkait adanya KPK gadungan itu. Kemudian, surat akan diteruskan kepada bupati/walikota di Jawa Timur untuk ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke camat dan kepala desa.
Sementara, Deputi KPK Ranu Mihardja menambahkan cara membedakan petugas KPK yang asli itu mudah. Menurutnya petugas KPK yang asli tidak pernah menunjukkan kartu identitas hingga surat perjanjian.
“Enggak pernah pakai gitu-gitu, enggak pernah minta apapun juga. KPK yang asli adalah KPK yang bekerja. Jadi KPK yang asli itu KPK yang bekerja benar bukan yang menakut-nakuti masyarakat dan meminta sejumlah uang,” tegas Ranu.
Karena itu, salah satu tujuan pihaknya mendatangi Jatim yakni untuk melakukan sosialisasi kepada kepala daerah se-Indonesia agar waspada terhadap KPK gadungan.
“Karenanya ya ini salah satu upaya KPK dengan turun ke daerah-daerah dan sudah membuat surat edaran ke seluruh kementerian lembaga, kemudian gubernur, para bupati/walikota. Intinya kami telah membuat surat imbauan supaya jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan KPK dengan melakukan hal yang tidak benar,” tukasnya. (tic/len/lan)
sumber : detik.com/lensaindonesia.com