PDIP Sebut Tiga Menteri Bakal Digusur, Jokowi Bantah Ada Reshuffle Jilid III
Kamis, 29 Desember 2016 23:38 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Isu perombakan kabinet kerja kembali bergulir jelang tutup tahun 2016. Presiden Joko Widodo sendiri telah membantah kabar tersebut.
Namun Politisi PDIP Darmadi Durianto membeberkan sejumlah nama menteri yang kemungkinan bakal dievaluasi Jokowi. Darmadi menilai Jokowi merasa tidak puas dengan kinerja sejumlah menterinya.
BACA JUGA:
Reshuffle Tak Signifikan: Mendepak Yang Tak Sealiran, Mengakomodasi Ketum PAN
M Luthfi dan Sofyan Djalil Dicopot, Zulkifli Hasan Masuk Kabinet, ini Daftar Menteri Baru
Reshuffle Kabinet 15 Juni, 63,1 Persen Publik Setuju Jokowi Rombak Menteri
Cak Imin Dituding Pemicu Demo 11 April, Luhut, dan Bahlil Tersudut, Politikus PDIP Desak Dicopot
"Presiden Jokowi kurang happy dengan kinerja beberapa yang ada di kabinet. Beberapa karena tidak sesuai dengan harapan bapak presiden kan," kata Darmadi dikutip dari detik.com, Kamis (29/12).
Evaluasi beberapa menteri itu kemungkinan akan difokuskan pada pos-pos yang terkait dengan kemandirian ekonomi dan peningkatan produktivitas serta daya saing Indonesia di pasar internasional. Dua poin ini, menjadi perhatian khusus Jokowi dengan merujuk pada program nawacita.
"Jadi di Nawacita itu kan salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan produktivitas dan terakhir meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dua poin ini jadi perhatian khusus presiden, Nawacita kan," jelasnya.
Pos-pos kementerian yang terkait dengan kemandirian ekonomi salah satunya adalah Kementerian Pertanian. Dia menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman belum bisa memenuhi harapan Jokowi agar Indonesia memiliki kedaulatan pangan. Indonesia justru lebih banyak impor ketimbang mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
"Yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi, kedaulatan itu yang agak kurang bagus itu kan kementerian pertanian, Kementerian Pertanian banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan dari info Kementerian Perdagangan kan," jelasnya.
"Yang awalnya anti impor ternyata banyak melakukan impor, jadi kemandirian perekonomiannya dipertanyakan. Artinya itu harus dievaluasi. Kalau memang tidak bisa memenuhi janji-janji waktu kontrak diangkat menjadi menteri kan itu harus dievaluasi," sambung Darmadi.
Selain Menteri Amran, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto disebut bakal masuk dalam daftar evaluasi Jokowi. Menperin dinilai Darmadi belum mampu menumbuhkan pelaku-pelaku industri kecil hingga menengah baru yang memiliki daya saing dengan pasar internasional.
"Masalah bagaimana meningkatkan daya saing di tingkat internasional, kemudian juga produktivitas rakyat dalam daya saing di pasar internasional berkaitan dengan menumbuhkan pelaku-pelaku industri, IKM. Industri IKM ini kan belum terlihat juga. Industri kecil menengah. Itu kan di perindustrian. Kemudian itu yang belum terlihat," ujarnya.
Dia menilai Menteri Airlangga belum mempunyai visi yang jelas dalam meningkatkan perindustrian nasional. Seharusnya, seorang menteri harus memiliki modal pengalaman baik secara konsep hingga teknis.
"Visi ke depannya belum jelas. Seorang menteri ini kan harus punya konseptual skill yang bagus, tidak melulu soal technical skill. Menteri itu kan tatarannya lebih ke arah konseptual skill, ini yang harus ada dan harus mulai terlihat sejak sekarang," imbuh Darmadi.
Begitu pula dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Darmadi menilai sektor pendidikan menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Mendikbud Muhadjir Effendi belum mampu meningkatkan daya saing murid-murid di Tanah Air.
Gagasan penghapusan Ujian Nasional bisa menjadi pertimbangan Jokowi mengevaluasi Mendikbud. Jokowi pun telah menolak usulan Mendikbud agar UN dimoratorium.
"Terus juga di pendidikan juga banyak sarana pendidikan juga belum bagus.
Ya karena belum bisa meningkatkan daya saing SDM di domestik yang saat ini belum terlihat bagus," tandasnya.
Laju para menteri pembantu Jokowi, menjadi pertaruhan jelang tahun politik 2019 mendatang. Apabila percepatan kinerja kementerian tidak maksimal maka akan menjadi penilaian buruk bagi Jokowi.
"Karena pemerintahan ini kan sebentar lagi 2019 kan sudah menghadapi Pilpres selanjutnya. Kalau tidak ada percepatan dalam pengembangan-pengembangan kementerian agak berbahaya untuk Presiden Jokowi dan menambah beban kerja presiden," katanya.
Sementara Presiden Joko Widodo menepis kabar pencopotan menteri di Kabinet Kerja. "Tidak ada, tidak ada," katanya saat meninjau proyek wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, dilansir Tempo.co, Kamis (29/12).
Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah terjadi dua kali perombakan kabinet. Yang pertama terjadi pada Agustus 2015. Pergantian menteri kedua dilakukan Presiden di Juli lalu.
Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, sebelumnya mengomentari isu perombakan kabinet jilid III yang kini beredar. Menurut dia, pergantian kabinet adalah kewenangan Presiden Jokowi.
Ia berujar, isu itu bisa saja menjadi kenyataan. "Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ucap Johan.
Johan mengaku belum mendengar langsung dari Jokowi perihal akan adanya perompakan kabinet jilid III. Meski begitu, ia tidak membantah adanya isu tersebut. (detik.com/tempo.co)