Didukung Aktivis, BPK Harus Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Jumat, 13 Januari 2017 21:58 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang rencananya akan melakukan audit pengelolaan keuangan seluruh desa di Kabupaten Jombang diharapkan bekerja dengan maksimal. Sejumlah kalangan aktivis pun merespon positif terhadap langkah yang akan dilakukan BPK bulan Februari mendatang.
Seperti yang diungkapkan Joko Fatah Rochim, Ketua FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang). “Saya kira, BPK memang harus membereskan dugaan penyelewengan keuangan desa di Kabupaten Jombang,” kata Fatah, Jumat (13/1).
BACA JUGA:
Bupati Jombang Tekankan Dana Desa pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat
SPj Belum Tuntas dan Sekdes Kosong, Dua Desa di Jombang Belum Bisa Cairkan DD
Sarasehan Dana Desa Jelang Konfercab NU Jombang, Kritisi Perbup DD, Masyarakat Diminta Pro-Aktif
Dugaan Penyelewengan DD di Sumbernongko Jombang, Penegak Hukum Didesak Usut
Menurutnya, berdasarkan penelusuran dan kajian yang dilakukan pihaknya, sejumlah desa di kabupaten Jombang terindikasi melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan. Semisal proyek pembangunan jalan paving di Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang yang dilaksanakan tanpa adanya usulan dari warga. Akhirnya pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut dihentikan paksa oleh warga setempat.
“Iya, Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengelolaan keuangan lainnya di Desa Pulo Lor dicek saja. Itu bermasalah,” bebernya.
Simak berita selengkapnya ...