Aksi Sosial Jiwantara Dikritik, Dirut RSD dr. Darsono: Tak Etis Unggah Foto Pasien di Medsos
Senin, 27 Februari 2017 14:32 WIB
"Akan kami ricek dulu legalitasnya. Namun kemungkinan besar kelompok tersebut belum memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)," tegasnya di tempat terpisah.
Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Pacitan, Badrul Amali, berharap agar Pemkab Pacitan lebih jeli lagi melakukan pemantauan terhadap kegiatan orang per orang ataupun kelompok yang bersentuhan dengan masyarakat luas. Sekalipun aktivitasnya cenderung berbasiskan kegiatan-kegiatan sosial.
"Kita harus berkaca atas kegiatan Koperasi Pandawa. Ternyata banyak warga yang direkrut dan akhirnya dirugikan," terang aktivis LSM yang juga seorang praktisi hukum ini.
Menurutnya, fakir miskin dan anak terlantar merupakan urusan pemerintah. Di lingkup pemkab sudah berdiri organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tupoksi terkait persoalan tersebut.
"Dalam konstitusi UUD 1945 di salah satu pasalnya juga jelas mengatur persoalan tersebut. Namun siapa pun yang tergerak untuk memberikan sumbangsihnya, itu gak ada soal. Yang penting kalau dalam bentuk kelompok, apakah itu yayasan, ormas atau LSM, ya harus jelas legalitasnya. Termasuk siapa pengurusnya, dari mana asal-usul pendanaannya," tukas aktivis LSM berdarah Madura ini. (yun/rev)