Soal Ratusan Menara Seluler Ilegal di Gresik, Pengawasan DPRD Gresik Dinilai Rapuh
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Minggu, 07 Mei 2017 14:52 WIB
Padahal aturannya, sebelum menara didirikan harus ada izin dari warga sekitar. Minimal warga yang terkena dampak jika tower itu terjadi insiden seperti roboh. "Gak ada sosialisasi," ungkapnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE.com membantah pihaknya kurang dalam pengawasan. Ia mengklaim selama ini Komisi I telah intens meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berwenang agar menindak tegas segala aktivitas usaha yang tidak mengangtongi perizinan. Ternasuk soal menara seluler tak berizin.
"Bahkan, Komsi I telah berkali-kali memanggil OPD terkait seperti BPTSP (Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu), Dispol PP (Dinas Satuan Polisi Pamong Praja) dan OPD lain. Kami telah berkali-kali hearing ketika menemukan adanya kegiatan tak berizin," kata ketua FPDIP ini.
"Namun, kalau permintaan Komisi I itu tidak ditindaklanjuti OPD terkait, maka itu bukan kesalahan DPRD. Makanya kita bersikap tegas terhadap Kepala OPD yang kami nilai bandel. Mereka kami rekomendasikan kepada Bupati untuk dievaluasi atau bahkan diganti," pungkas politsi asal Kecamatan Menganti ini. (hud/rev)