Disdik Blitar Ngotot Pertahankan UPTD, Dewan Sebut Langgar Aturan

Wartawan: Akina Nur Al Ana
Minggu, 14 Mei 2017 21:22 WIB

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sampai saat ini masih difungsikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita menilai Disdik telah melanggar aturan yang sudah ditentukan terkait belum dibubarkannya UPTD di Kabupaten Blitar.

Padahal sesuai yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017, salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Di mana di Kabupaten Blitar hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2016 tentang OPD. Sehingga Disdik dianggap tidak mempunyai dasar yang jelas, untuk mempertahankan keberadaan UPTD.

Selain itu, berdasarkan peraturan, UPT-nya seharusnya melekat ke satuan pendidikan formal. Dengan tujuan ada efisiensi, di mana laporan dari sekolah tidak mempir dulu ke UPTD, melainkan langsung ke Disdik. Di samping itu peraturan tersebut berlaku di seluruh Indonesia dan seharusnya sudah dilaksanakan sejak Januari 2017 lalu.

"Peraturan Daerah yang dibuat tentunya merujuk pada peraturan di atasnya, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jadi itu adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Terkait," ungkap Susi Narulita, Minggu (14/05).

Susi menambahkan, hingga sekarang pihaknya belum menemukan anggaran UPTD dimasukkan di mana, karena Komisi IV masih belum bisa membaca RKA tahun 2017 dari Dinas Pendidikan. "Sampai saat ini belum menerimanya, padahal sudah sekitar 4 bulan lebih," imbuhnya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video