Dewan dan Pemprov Jamin Stok Pangan Cukup dan Tak Ada Kenaikan Harga hingga Lebaran
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 29 Mei 2017 19:49 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur menyatakan tidak ada alasan harga-harga sembako naik. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Jatim telah menjamin stok barang aman dan telah dilakukan pemantauan harga di lapangan.
Meski demikian, Komisi B tidak berdiam diri begitu saja mendapati laporan harga-harga stabil saat hearing dengan Disperindag. "Kita akan melakukan sidak ke pasar-pasar untuk memastikan harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan," kata Wakil Ketua Komisi B Anik Maslachah, Senin (29/5).
BACA JUGA:
Jelang Hari Jadi Provinsi Jatim, Pj Gubernur Adhy Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Proklamator RI
Adhy Karyono Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama di Jawa Timur
Jelang HUT Ke-79 Jawa Timur, Adhy Karyono Ziarah dan Tabur Bunga ke Makam Gubernur Soerjo
Pj Gubernur Jatim Ajak Teladani Nilai Pancasila Sebagai Semangat Wujudkan Indonesia Emas 2045
Ditambahkan, untuk menjaga stabilitas harga, telah dibuat Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Barang Pokok (Siskaperbapo) yang berbasis web dan android. Dengan sistem ini masyarakat bisa memantau harga sembako.
Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Agus Maimun menerangkan berdasar hasil pantauan setiap tahun, rata-rata kenaikan sekitar 10%. Semua sudah diantisipasi. Pihak Disperindag menyatakan stok ketersediaan sembako terpenuhi sampai akhir lebaran.
"Disperindag menyatakan stok masih aman, bahkan sampai dua bulan ke depan. Ini artinya tidak ada alasan jika sampai nanti ada kenaikan harga. Kami kunci jaminan paparan Disperindag tadi," tegas Agus Maimun.
Ditambahkan, saat ini sudah dibentuk Satgas Pangan Polda Jatim. Tim ini bertugas memonitor dan mengawasi harga ketersediaan, termasuk distribusi sembako. Jika nanti ditemui ada yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), satgas harus segera mengambil tindakan.
"Jika terjadi penyimpangan, kami merekomendasikan agar tim memberi sanksi, bisa saja mencabut iizin yang sudah dimiliki," tandas Maimun.