Gus Solah: Hak Angket Bagian dari Pelemahan KPK
Wartawan: Romza
Sabtu, 29 Juli 2017 20:10 WIB
Dalam kesempatan itu, tokoh lintas agama juga menyatakan perlunya sanksi sosial bagi koruptor. Supaya ada hukuman yang lebih efektif member efek jera kepada para koruptor. Gagasan ini pun disambut positif Ketua KPK Agus Rahardjo yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Iya (sanksi sosial), supaya menjadi koruptor malu. Silakan itu dirumuskan nanti dalam undang-undang. Sebagaimana sanksi sosial itu mulai ditambahkan dalam undang-undang kita. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau aturannya tidak ada,” kata Agus kepada wartawan.
Menurutnya, bentuk sanksi sosial itu macam-macam yang bisa diberikan kepada koruptor. Namun demikian, ia tidak menyebutkan secara spesifik sanksi-sanksi sosial tersebut. “Bentuknya (sanksi sosial) itu bisa macam-macam lah. Saya kira itu,” ucapnya singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, tokoh lintas agama berkumpul di Ponpes Tebuireng. Mereka mendeklarasikan melawan budaya korupsi. Sebelum pembacaan deklarasi, para tokoh lintas agama itu membubuhkan tandatangan dalam maklumat kebangsaan sebagai bentuk dukungan kepada KPK.
Selain itu, para tokoh lintas agama ini menyampaikan testimoni dukungan kepada KPK secara bergantian di atas panggung. Setelah itu, deklarasi melawan budaya korupsi dibacakan diatas panggung.
Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah pengasuh pondok pesantren sebagai unsur dari agama Islam. Selain itu, hadir pula Sudhi Dharma Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jawa Timur, Roland M Octavianus dari Institut Injili Indonesia, Edwin Susanto Ketum Bamad Madiun, Steven Phin bamag Bangka Belitung, Romo Alexius Setir Cahyadi dari gereja Orthodox, Royke Lumintang Bamag MinahasaKausing Lien Tiong Yang (Klenteng Boen Bio Surabaya), Romo Sentosa (Keuskupan Suarrabaya), Katijo Salam Raharrjo (PHDI Jombang), dan tokoh-tokoh lainnya. (rom)