Mendiskusikan Kembali Slogan Gresik sebagai Kota Wali dan Santri
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Sabtu, 30 September 2017 18:00 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bertempat di ruang pertemuan rapat, komplek Masjid Agung Gresik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik menggelar dialog publik bertema "Mendiskusikan Kembali Slogan Gresik Kota Wali dan Santri", Sabtu (30/9/2017).
Hadir dalam dialog tersebut di antaranya, Ketua MUI Gresik KH. Mansoer Shodiq, mantan Bupati sekaligus Dewan Syuro DPC PKB Gresik KH. Robbach Ma'sum, perwakilan PCNU, PD Muhammadiyah, perwakilan sejarahwan, perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat dan komponen lain.
BACA JUGA:
Korupsi Hibah UMKM Gresik, Direktur YLBH FT Pertanyakan Status Siska dan Joko
Polisi Gerebek Arena Judi Sabung Ayam di Panceng
Dampingi Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik, Pj Adhy Karyono Optimis Dongkrak Perekonomian
Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
Dialog yang dimoderatori Ustadz Misbach tersebut, para kiai bergantian memberikan masukan terhadap Gresik sebagai Kota Wali dan Santri. Diawali KH. Robbach Ma'sum yang membahas tentang kepantasan predikat Kota Wali dan Santri yang disematkan kepada Kabupaten Gresik.
Menurutnya, untuk mewujudkan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, sesuatu yang mengandung maksiat dan penyakit masyarakat. "Contohnya warung pangkon yang saat ini melekat di kota Gresik. Ya bagaimana harus diperjuangkan harus tidak ada," paparnya.
"Namun, fakta yang ada, berbuat dengan ikhlas untuk memperjuangkan slogan Gresik sebagai Kota Wali dan Santri tidak gampang. Saya rasakan betul, kalau amplopnya kandel (tebal) ya ikhlas," kelakarnya.
"Untuk bisa merubah itu harus dilakukan penataan. Tidak boleh orang per orang, semua harus terlibat. Terlebih pemerintah selaku pemegang regulasi," katanya.
"Untuk menuju ke sana, kuncinya bagaimana harus diperjuangkan. Ya harus dengan keikhlasan dan tawakal. Nantinya hasilnya urusan Allah. Yang penting prosesnya diperjuangkan," ajaknya.
KH Robbach menegaskan, dalam mewujudkan Kota Wali dan Santri, yang lebih besar adalah peran pemerintah selaku pengambil kebijakan. "Caranya, pemerintah bisa melarang praktik rentenir, meminta perusahaan tidak melarang karyawan atau buruh berjilbab, melarang warung pangkon dan lainnya. Pemerintah harus memberikan contoh," katanya.
Ia juga menyinggung soal pemerintahan di Gresik yang menurutnya sarat akan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Itu yang saya rasakan saat menjadi bupati. Seperti tradisi fee proyek dengan alasan untuk ini dan itu. Kuncinya MUI berani apa nggak ndandani (memperbaiki) itu semua," pungkasnya.
Sementara Ketua MUI Gresik KH. Mansoer Shodiq menyatakan dialog ini digelar setelah banyak masyarakat yang mempertanyakan predikat Kota Wali dan Santri. "Jadi, banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan masih layakkah Gresik menyandang slogan Kota Wali dan Santri. Makanya, dengan hasil dialog ini akan diberikan kepada Bupati Sambari Halim Radianto untuk menyusun konsep atau program untuk mewujudkan Gresik dengan slogan Kota Wali dan Santri. MUI akan terus memperjuangkan agar predikat Gresik sebagai Kota Wali dan Santri tetap melekat," terangnya. (hud/rev)