Perpanjang Pendaftaran Pilgub, La Nyalla Nilai Partai Demokrat Tak Beri Edukasi Politik ke Publik
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 02 Oktober 2017 23:31 WIB
"Tentu saya menyadari sepenuhnya bahwa saya harus menjalani sebuah proses politik, tapi bukan hanya proses politik yang sarat manuver tak elok. Saya ingin menjadi bagian dari proses edukasi bahwa politik tak selamanya buruk, sebagaimana dipersepsikan mayoritas rakyat selama ini. Maka kemudian saya mendaftar di Partai Demokrat yang saya anggap punya komitmen untuk membangun politik dan berdemokrasi secara jujur, elegan, dan sportif. Tapi ternyata kini kita harapan proses politik yang baik itu berbalik 180 derajat," ujarnya.
Meski demikian, La Nyalla berterima kasih kepada Partai Demokrat yang sebelumnya menerima pendaftaran dirinya. "Saya tetap berterima kasih," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo membantah pihaknya mengistimewakan Khofifah. Sebab keputusan memperpanjang pendaftaran pilkada adalah keputusan DPP, bukan DPD.
“Itu kewenangannya DPP membuka, itupun berlaku secara nasional, bukan hanya Jawa Timur,” ujar Gubernur Jatim itu.
Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup, nama Bacagub yang mendaftar akan diajukan kepada majelis tinggi. Nantinya, dari enam pendaftar, hanya tiga Bacagub yang dibahas, sebelum direkomendasi dikeluarkan oleh majelis tinggi.
“Kita hanya membuka pendaftaran, nanti tiga orang akan dikirim ke majelis tinggi setelah dilakukan survei,” tambahnya.
Untuk diketahui, Khofifah mendaftar ke DPD Demokrat Jatim pada hari terakhir pendaftaran yakni Sabtu (30/9) malam. Dibukanya pendaftaran itu memunculkan sejumlah spekulasi bahwa Demokrat memberikan peluang kepada Khofifah.
Soekarwo menjelaskan, dirinya secara pribadi akan tetap memberikan support kepada Gus Ipul dalam Pilgub Jatim. Tetapi, secara garis partai, Soekarwo tidak memungkinkan untuk memberikan dukungannya kepada Gus Ipul karena semua ditentukan oleh majelis tinggi.
“Secara pribadi saya dekat dengan Gus Ipul. Tetapi soal restu semuanya tergantung pak SBY,” pungkas mantan Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI tersebut. (mdr/rev)