Tak Kunjung Cair, DPRD Gresik Evaluasi Program Pokir Bersama Pemkab

Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Selasa, 17 Oktober 2017 12:06 WIB

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik akhirnya menggelar rapat dengan tim anggaran (timang) Pemkab untuk mengevaluasi program Pokir (pokok pikiran), Senin (16/10).

Selain Banggar, juga dihadirkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani program Pokir anggota DPRD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Diskop, UKM dan Perindag, Bagian Kesra, Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Pertanian (Disperta), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sejumlah OPD lain.

Nur Qolib, Wakil Ketua DPRD, mengatakan bahwa evaluasi ini digelar sebagai tindaklanjut dari keluhan lembaga maupun masyarakat yang pengajuan bantuan hibah maupun bansosnya tak kunjung cair.

"Sejumlah program Pokir yang belum cair di antaranya program bedah rumah, bantuan tempat ibadah, bantuan lembaga pendidikan, UMKM, pertanian dan lainnya. Dengan adanya klarifikasi ke masing-masing OPD yang bertanggungjawab, masing-masing anggota DPRD yang membawa program Pokir bisa menjelaskan kepada masyarakat penyebab pengajuan bantuan mereka belum bisa cair," terangnya.

"Jujur, kami jadi bulan-bulanan masyarakat karena bantuan tak kunjung cair, bahkan kami yang memperjuangkan dikira bohong. Ini kan merugikan teman-teman DPRD," kata politkus PPP asal Menganti ini.

Menjawab hal ini, Agus Budiono, Kepala Diskop, UKM dan Perindag mengakui bahwa ada sejumlah program Pokir yang tidak serta merta bisa langsung direalisasikan.

"Sebab, ada sejumlah program Pokir yang pengajuan anggarannya dinilai terlalu besar. Sebagai contoh, bantuan untuk pedagang kopi, bakso dan sejenisnya diajukan masing-masing antara Rp 25-40 juta. Kami sangat hati-hati karena khawatir akan ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata dia. (hud/ns)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video