Musrenbang Rampung, Pansus Revisi RPJMD Gresik Sinkronkan Program
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Senin, 23 Oktober 2017 19:36 WIB
"Di internal DPRD Gresik menghendaki agar program implementasi UU desa diprioritas. Urutannya dinaikkan," kata Huda.
Prioritas ini, lanjut Huda, dilandasi sejumlah pertimbangan. Di antaranya, karena hingga saat ini banyak perangkat desa yang kebingungan dalam menjalankan program bantuan keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Makanya mereka perlu pendampingan agar tidak terseret dalam masalah hukum," ungkap Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
"Jangan sampai di Gresik terjadi kepala desa masuk penjara gara-gara menggunakan DD untuk kepentingan pribadi. Makanya mereka perlu pendampingan, dan untuk itu program implementasi UU Desa harus diprioritaskan," pungkasnya. (hud/rev)