Antisipasi Kecurangan, Pemkab dan Polres Probolinggo MoU Pengawasan Dana Desa

Wartawan: Andi Sirajudin
Senin, 30 Oktober 2017 18:49 WIB

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad dan Wabup Probolinggo Drs H A Timbul Prihanjoko menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemkab Probolinggo dan Polres Probolinggo, Senin (30/10/2017) di ruang auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.

Dari MoU ini, peran aktif Babinkantibmas dan Babinsa diharapkan dalam melakukan pengawalan bersama terhadap pengelolaan dan pelaksanaan keuangan Dana Desa (DD) Kabupaten Probolinggo agar lebih transparan, akuntable, dan profesional.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Novan Basuki Afianto, Forkopimka se-Kabupaten Probolinggo, serta beberapa Kepala OPD yang turut hadir dalam acara tersebut.

Bersamaan dengan hal tersebut, Forkopimda Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi kepada tiga pilar, yaitu Kepala Desa, Babinkantibmas, dan Babinsa se-Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Fadly Samad menegaskan bahwa begitu pentingnya dana desa untuk kemajuan negara Indonesia di mana Presiden Joko Widodo telah menyalurkan dana desa sebanyak 127 triliun. Dari dana sebesar itu diharapkan setiap kebijakan di dalamnya ada unsur filosofi dan fisikologinya agar penggunaan dana desa ini bisa memajukan desa itu sendiri agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Akan tetapi tujuan itu belum bisa dicapai. Buktinya sampai saat ini ada 934 kepala desa yang bermasalah dan mengarah ke permasalahan hukum," tegasnya.

Masih maraknya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa ini, Fadli Samad menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya perencanaan yang matang dan tepat dari awal sebelum pencairan dana desa dilakuka.

"Sehingga pelaksanaanya tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu kami perlu memberikan pendampingan dan pengawasan bersama elemen masyarakat untuk mencegah agar dana desa ini tidak disalahgunakan, serta untuk mendorong agar lebih transparansi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres baru Kabupaten Probolinggo ini memaparkan tindakan pencegahan selain sosialisasi, adalah segera akan dibentuk Satgas sampai ke tingkat Desa dengan melibatkan personil TNI/Polri dan elemen masyarakat sebagai unsur pengawasan langsung. Pihaknya juga akan membuat sebuah aplikasi yang akan memberikan informasi kepada seluruh Kepala Desa yang berisi peraturan yang jelas atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam pengelolaanya.

"Dalam aplikasi tersebut memungkinkan untuk melakukan tanya jawab antara Pemerintah desa dan Satgas jika ada permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi tersebut. Bahkan masyarakat juga bisa memberikan informasi jika mengetahui ada penyelewengan dana desa," paparnya.

"Sebagai langkah, awal saya minta masing-masing Kepala Desa sepulang dari sosialisasi ini segera memasang banner yang besar yang berisi tentang informasi penggunaan Dana Desa. Hal ini adalah sebagai bentuk transparansi," tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Probolinggo Drs H A Timbul Prihanjoko berharap adanya pendampingan ini akan memberikan pemahaman dan pengertian dari kepala desa dan perangkatnya atas tugas pokok dan fungsinya selaku pengelola dana desa. Sehingga penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan aturan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Semoga dengan ikhtiar ini, alokasi dana desa kedepan akan bisa mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat desa," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Timbul Prihanjoko juga mengungkapkan pentingnya pemahaman ini disampaikan kepada Kepala Desa. Sebab, adanya pembinaan dan pendampingan ini karena tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah utamanya di Desa.

"Sehingga dengan demikian harapan saya ke depan Kecamatan Maron, Tiris dan Krucil bisa merubah reputasinya menjadi lebih baik," pungkasnya. (ndi/ian)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video