RAPBD Gresik 2018 Ditarget Rp 2,8 T, DPRD Beber Potensi dan Kendala
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Senin, 06 November 2017 18:37 WIB
"Khusus untuk intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan pajak, dan sebagainya," urainya.
"Sedangkan untuk ekstensifikasi, difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pemungutan retribusi daerah. Kemudian koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus dilakukan dalam rangka mencari solusi agar Dana Transfer dan Bagi Hasil Pajak yang diterima dapat diperoleh secara transparan, terukur, adil dan berpihak ke daerah," paparnya.
Pada kesempatan ini, Nur Saidah juga menyinggung permasalahan utama yang dihadapi di bidang pendapatan daerah. Di antaranya, belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, belum optimalnya pengelolaan Perusahaan Daerah, hingga tidak akuratnya besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sesuai Permenkeu dan Pergub.
"Juga faktor terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan keterampilan aparat dalam pengelolaan administrasi pendapatan daerah dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu juga masih rendah sehingga berpotensi memperbesar tunggakan pajak," pungkasnya. (hud/rev)