Banyak Pokir Terganjal, DPRD Gresik Kritik Kinerja Bagian Hukum Pemkab
Editor: Choirul
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Selasa, 12 Desember 2017 11:05 WIB
Hal senada dilontarkan anggota FPDIP, Noto Utomo. Menurutnya, program Pokir DPRD tahun 2017 ini benar-benar memprihatinkan. "Rata-rata Pokir yang dimiliki 50 anggota DPRD hampir 50 persen tidak bisa direalisaikan dengan berbagai argumen dari Pemkab," katanya.
"Ada yang menyatakan tidak bisa cair karena terkendala telaah payung hukum di Bagian Hukum, jumlah yang diajukan terlalu besar, dan lainnya. Pokir saya sendiri dari total 2 miliar di tahun 2017 tak nyampek 50 persennya yang cair, ya karena terkendala itu seperti aturan dan lainnya," cetus politikus PDIP ini.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabag Hukum Pemkab Gresik Edy Hadi. S menyatakan jika pihaknya telah berupaya pembuatan telaah dan payung hukum untuk cantolan hukum kegiatan. Hanya saja ia mengatakan itu semua membutuhkan proses.
"Semua butuh proses," terangnya. (hud)