Pemkab Pacitan Dilarang Pengadaan Lahan Relokasi Warga Terdampak Bencana
Wartawan: Yuniardi Sutondo
Jumat, 22 Desember 2017 16:46 WIB
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Upaya relokasi warga terdampak bencana di Pacitan masih 'terpasung' ketatnya regulasi. Bahkan, Pemkab Pacitan terancam tak bisa mengambil langkah pengadaan lahan untuk rencana tempat tinggal baru bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggalnya saat musibah banjir bandang dan tanah longsor, Selasa (28/11) lalu.
Kabid Aset BPKAD Pacitan Agung Setyono mengungkapkan ketentuan regulasi untuk merelokasi warga terdampak bencana cukup rumit.
BACA JUGA:
Pemkab Pacitan Imbau Pengusaha Segera Bayarkan THR Karyawannya
Bantu Rehab Rumah Kaum Duafa di Pacitan, Baznas Jatim Gelontorkan Dana Rp175 Juta
Gowes di Pacitan, Khofifah Sebar Bantuan dan Tinjau Pembangunan Museum & Galeri SBY-Ani
Lokasi Perawatan Pasien Positif Covid-19 di Wisma Atlet Pacitan akan Dipisah
"Di satu sisi kami berupaya agar warga terdampak bisa mendapatkan kembali permukiman yang aman. Namun di lain sisi, regulasi begitu ketat membatasi upaya pemkab untuk pengadaan lahan yang diperuntukan relokasi permukiman," kata Agung, Jumat (22/12).
Menurut Agung, sebagaimana ketentuan UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya pasal 32 huruf a, menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman. Ketentuan pasal tersebut lekat dengan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah. Sebab pada huruf c disebutkan, setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi, berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Simak berita selengkapnya ...