DPRD Probolinggo Berguru Pendapatan di Gresik
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 07 Februari 2018 15:40 WIB
Sementara Asisten III Setda Gresik Darmawan menyatakan bahwa pihaknya juga tak bisa memungut PAD dari sektor kepelabuhanan pascawewenang diambil pemerintah pusat. Padahal, Gresik punya 10 pelabuhan terdiri dari 7 terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), 2 Pelabuhan Docking, dan 1 Pelabuhan Umum.
“Kami juga tidak bisa memperoleh PAD dari sepuluh pelabuhan tersebut karena terbentur regulasi,” jelasnya.
Sedangkan Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Arif Wicaksono memaparkan pihaknya bisa memperoleh PAD dari Pelabuhan Perikanan yang ada di Desa Campurejo Panceng. Potensi PAD dari Pelabuhan Ikan yang ada di Campurejo tersebut sebesar Rp 50 juta per tahun.
“Tiap hari kami berhasil memperoleh jasa timbang dan jasa lelang rata-rata 100 ton per hari, atau dengan jumlah kapal ikan berlabuh sebanyak 5 kapal. Selain dari jasa pelabuhan, jasa lelang dan jasa timbang kami juga mendapat pemasukan PAD dari pabrik es sebesar Rp 30 juta per tahun,” jelasnya.
Sekrtetaris Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Subhan menambahkan PAD dari sektor perizinan didapat dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang ditarget Rp 120 miliar dan terealisasi Rp 80 miliar, HO yang yang ditarget 12 miliar terealisasi Rp 8 miliar, dan Retribusi Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rp.2,5 miliar. (hud/rev)