Dalami Pengelolaan PAD, DPRD Tuban Studi Banding ke Madiun
Wartawan: Suwandi
Rabu, 14 Maret 2018 22:03 WIB
"Persentase belanja wajib maupun pilihan harus memakai hitungan, sehingga bisa memberikan arah kebijakan pemkot madiun hingga akhir tahun anggaran," bebernya.
Ia berharap pemerintah bisa menerima masukan dari anggota dewan, sehingga nantinya bisa muncul kesepakatan bersama antara pemkot madiun dengan DPRD Kota Madiun dengan tujuan mewujudkan cita-cita masyarakat madiun lebih maju dan sejahtera. "Sebelum menuju mengelola PAD dengan baik, semestinya ada kebersamaan antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Terpisah, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 adalah penyempurna serta melengkapi rencana kerja Pemkot Madiun yang di tetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016.
"Untuk mengoptimalkan serapan, kami melakukan rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mendahulukan kebutuhan yang terpenting, dan mendorong optimalisasi serapan OPD," urai Sugeng. (wan/ian)