Jalan dan TPA Jadi Agenda Khusus DPRD Gresik di Pembahasan LKPJ APBD 2017
Editor: Rizki Daniarto
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Kamis, 05 April 2018 15:46 WIB
Sejauh ini, kata Syafi', ada ada 2 lokasi lahan yang digadang pemerintah untuk TPA. Kedua lahan itu, satu berada di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng, dan kedua di Kecamatan Kedamean. "DPRD sebetulnya sudah pernah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan TPA namun gagal," jlentrehnya.
"Pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016, DPRD mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk pengadaan tanah TPA pengganti TPA Ngipik di Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Kedamean. Namun, anggaran dikembalikan ke kas daerah karena pengadaan lahan tak bisa terealisasi," imbuhnya.
Selain TPA, kerusakan jalan juga menjadi fokus Komisi III dalam menyikapi LKPJ APBD 2017. Sebab, banyak jalan rusak yang tak tersentuh perbaikan di tahun 2018, dengan alasan terbentur oleh anggaran.
Ketua Komisi III Asroin Widiyana menyatakan jika DPRD akan meminta data kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) berapa kilometer jalan kabupaten yang menjadi wewenang Pemkab. "Nah, dari sekian jalan kabupaten, berapa yang rusak dan berapa yang sudah diperbaiki dan titik-titiknya mana saja," kata politikkus Golkar asal Dukun ini.
"Selain itu, Komisi III dalam LKPJ kali ini juga akan mempelototi ruas jalan yang asalnya jalan poros desa (JPD) kemudian dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Berapa jumlah jalan poros yang statusnya naik menjadi jalan kabupaten yang sudah di SK-kan oleh bupati dan yang belum," pungkasnya. (hud/rd)