F-PPP DPRD Gresik: Raihan WTP Tak Pengaruhi Angka Kemiskinan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Minggu, 08 Juli 2018 19:35 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Khoirul Huda, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Gresik, melontarkan kritik terhadap Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Ia menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
"Jadi raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2017 dan tingginya kekuatan APBD kita tak berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran," ujar Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (8/7/2018).
BACA JUGA:
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
Huda kemudian membandingkan angka kemiskinan Gresik dengan daerah tetangga seperti Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. "Gresik angka kemiskinan masih di atas 12 persen, sedangkan daerah tetangga rata-rata di bawah angka 10 persen," jelasnya.
"Begitu juga soal penurunan angka kemiskinan, Gresik kalah dengan kabupaten/kota tetangga. Gresik di tahun 2017 penurunan angka kemiskinan cuma 0,2 persen. Sementara daerah tetangga seperti Lamongan bisa 0,8 persen," paparnya.
"Bahkan saat saya ikut paparan di Bappeda Provinsi angka kemiskinan di Gresik masih kategori kuning, makanya Gresik harus kerja keras, " terangnya.
Tingginya angka kemskinan di Gresik berbading lurus dengan angka pengangguran yang juga tinggi. Baik pengangguran yang bersifat pasif (usia rentan) maupun aktif (usia muda).
"Jujur angka pengangguran di Gresik juga masih tinggi. Fakta ini tak berbanding lurus dengan banyaknya sarana pekerjaan yang dimiliki daerah seperti ribuan industri dan lainnya," jlentreh Ketua Komisi IV (Bidang Kesra) ini.
"Kalau merujuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang salah satunya program prioritas soal kemiskinan, maka sangat tak relevan kalau kemiskinan di Gresik masih tinggi. Hal ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan tak tergarap dengan baik, dan anggaran tak dialokasikan sesuai porsinya," cetusnya.
"Anggapan ini dikuatkan dengan OPD Dinas Sosial yang salah satu bidangnya menangani kemiskinan. Saya selaku Ketua Komisi IV pernah minta kepada Dinas Sosial soal data valid kemiskinan di Kabupaten Gresik. Tapi gak punya. Justru terkesan saling lempar. Begitu halnya dengan Disnakertrans, OPD ini juga tak memiliki data valid soal angka pengangguran," ungkap politikus asal Manyar ini.
"Data saja gak punya secara valid, bagaimana menangani kemiskinan dan pengangguran?," kritiknya.
Huda menyarankan Pemkab membuat terobosan dalam penanangan kemiskinan dan pengangguran. Misalnya, dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
"Sehingga, mereka siap kerja apabila setelah lulus sekolah tak bisa meneruskan jenjang pendidikan (kuliah). Pemkab juga bisa mengaktifkan program pelatihan kerja, sehingga pengangguran di Gresik terus bisa berkurang," pungkasnya. (hud/rev)