Kampanye Pemilu Dimulai, Sekda Blitar: ASN Harus Hati-Hati Gunakan Medsos
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Akina Nur Alana
Jumat, 28 September 2018 14:04 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Totok Subihandono meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Hal ini ditegaskan Totok Subihandono menyusul kampanye pemilu 2019 yang sudah dimulai.
Menurut dia, ASN di lingkup Pemkab Blitar wajib netral dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk dalam membuat kicauan di media sosial. Jangan sampai memuat dukungan baik itu ke salah satu calon atau partai politik. Karena identitas sebagai seorang ASN itu jelas.
BACA JUGA:
Sekda Izul Marom Pimpin Apel Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna Kabupaten Blitar
Pjs Bupati Jumadi Hadiri Kalipang Festival, Ajang Gali Potensi Generasi Muda Blitar
Tingkatkan Keamanan Area Pesisir, Pemkab Blitar Dukung Pembentukan Satpolairud di Wilayahnya
Siapkan Anggaran Rp3 Miliar, Pemkab Blitar Hidupkan Kembali Pasar Tradisional Nglegok
"Kami tidak henti-hentinya mengimbau ASN untuk tetap bersikap netral. Apalagi dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial cukup rawan dijadikan ajang kampanye dalam masa kampanye pemilu 2019," ungkap Totok Subihandono, Jumat (28/9).
Selain itu, ASN diharapkan bisa bersama-sama menjaga keamanan pada masa kampanye. Dengan mengetahui batasanpenggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya.
"Bukan hanya muatan yang sifatnya kampanye mendukung salah satu calon tertentu, namun juga yang berbau SARA dan hoax harus dihindari demi menjaga situasi yang kondusif," tegas dia.
Totok menambahkan, dikarenakan masa kampanye pemilu 2019 selama 7 bulan, maka pihaknya dalam setiap kegiatan akan terus menghimbau kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas.
Ia berharap, ASN bisa bersikap bijak dan cerdas agar pada Pemilu 2019 bisa berjalan aman, damai dan kondusif. Tentu semua itu tidak lepas dari dukungan banyak pihak termasuk ASN. Pihaknya juga telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang ketahuan atau terbukti tidak netral dalam pemilu 2019.Sanksi tersebut sesuai undang-undangkepegawaian.
"Bagi ASN jika melanggar aturan tentu ada sanksinya. Tergantung sejauh mana pelanggaran itu dilakukan," pungkasnya. (ina/ns)