Perwakilan Warga Desa Rahayu Pertanyakan Kelanjutan Monitoring Dampak Flare Lapangan Mudi

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Gunawan Wihandono
Rabu, 03 Oktober 2018 19:17 WIB

Warga sempat memblokir akses pintu masuk karena tak ditemui manajemen.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Perwakilan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, mendatangi kantor Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) Asset 4 Sukowati Field, Rabu (3/10). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kelanjutan monitoring lingkungan dampak gas flare di sekitar lapangan Mudi, Blok Tuban.

Warga meminta agar Pertamina EP selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggantikan Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) segera melanjutkan monitoring dampak lingkungan yang selama ini belum ada kejelasan.

"Kami ingatkan kembali, jika Pertamina EP Asset 4 masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secepatnya," ujar Solikin, salah satu warga Rahayu, kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (3/10).

Solikin mengatakan bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembuktian dampak gas flare Central Procesing Area (CPA) Mudi. Hal tersebut mengakibatkan dana kompensasi yang seharusnya diterima warga tidak tersalurkan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun belakangan ini.

Dari pengakuan pria berkumis tebal tersebut, pihaknya mengalami kesulitan ketika hendak melakukan komunikasi dan bertemu dengan pihak manajemen. Sehingga, bersama beberapa warga lainnya, dirinya melakukan aksi pemblokiran akses masuk perusahaan. Aksi yang dilakukan warga tersebut membuat operasional perusahaan mengalami sedikit kendala, karena kendaraan tidak bisa keluar masuk perusahaan.

"Kami datang ke sini untuk bertemu dengan pihak manajemen. Kalau pihak manajemen tidak mau menemui kita, biar kami segel gerbang ini," ancam Solikin yang juga mantan Kepala Desa Rahayu itu.

Akhirnya setelah sekitar sejam berlalu, pihak manajemen melalui Tarmiji selaku perwakilan Legal and Relations Pertamina EP Asset 4 menemui warga dan dilakukan dialog.

Dari pertemuan tersebut, warga menginginkan secepatnya dilakukan proses monitoring dampak linkungan dari gas buang perusahaan. Warga meminta agar perusahaan segera mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, supaya kondisi ini tidak berlarut-larut dan warga juga segera menerima dana kompensasi.

"Pembuktian harus segera dilakukan, karena pantauan yang dilakukan DLH waktu itu ditunda secara sepihak. Warga penasaran soal dampak flare. Jika melihat hasil ukur bising, wilayah terdampak mencakup hingga radius 50 meter," imbuhnya.

Sementara Tarmiji mengatakan, jika sudah ada pembahasan internal manajemen terkait dampak lingkungan adanya flare tersebut. Hasil pembahasan internal tersebut rutin dilaporkan ke DLH dan kementerian terkait di tiap bulannya.

"Sudah ada pembicaraan terkait hal ini, namun kami belum bisa memastikan kapan itu akan direalisasikan," kilah Tarmiji.

Ia menjelaskan bahwa hasil pertemuan dengan perwakilan warga itu nantinya juga akan disampaikan kepada manajemen untuk segera ditindak lanjuti oleh bagian Health Safety Environment (HSE). "Jika sudah ada jadwal dari bagian HSE, kami akan segera mengirim surat ke DLH dan Pemdes untuk meminta perwakilan pendamping," tegasnya.

Sebelum meninggalkan area pabrik, warga mengapresiasi langkah manajemen yang menerima aspirasi mereka dengan bersedia menemui warga. Namun, warga mengultimatum dengan memberi tenggang waktu seminggu untuk perusahaan melakukan koordinasi dan menuntaskan kasus tersebut.

"Kami tidak akan segan-segan melakukan aksi serupa jika pihak menejemen plin-plan dengan janjinya," tegas Solikin.

"Jika jangka waktu itu perusahaan tidak mampu menepati, kami akan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih besar. Mengingat pengalaman tahun sebelumnya, pihak perusahaan plin-plan dalam mengambil sikap. Selama ini kami merasa tidak ada tindakan nyata. Kami tidak akan pernah berhenti, jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti," pungkasnya. (gun/rev)

1 2 Tampilkan Semua

Tag: Pertamina EP