Dispendukcapil Pacitan Tegaskan Masyarakat Penyandang Disabilitas Mental Harus Ber-KTP Elektronik
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yuniardi Sutondo
Minggu, 02 Desember 2018 19:11 WIB
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pacitan, Supardianto, berharap kepada seluruh stakeholder di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan agar lebih proaktif melakukan pendataan terhadap warganya yang mengalami disabilitas mental, serta belum memiliki KTP elektronik. Hal itu menyusul adanya keputusan KPU, bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap memiliki hak pilih saat Pileg maupun Pilpres 2019 mendatang.
Menurut Supardianto, siapapun itu tanpa kecuali, tetap sebagai warga negara dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Sekalipun sebagai penyandang disabilitas mental, namun tidak akan mengurangi hak-hak konstitusionalnya. Karena itu, mantan Kepala Satpol PP ini meminta agar semua pihak turut peduli dengan keberadaan mereka.
BACA JUGA:
Dinkes Pacitan Lacak Semua Personel di Dispendukcapil Terduga ODP
Dispendukcapil Pacitan Masih Tetap Buka Pelayanan
Antisipasi Virus Corona, Dispendukcapil Pacitan Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Satpol PP dan Dispendukcapil Pacitan Uji Coba Pemeriksaan Suhu Tubuh Bagi Tamu dan Pemohon Adminduk
"Utamanya kepada perangkat desa dan kelurahan, mulai tingkat RT dan seterusnya, agar getol melakukan pendataan terhadap mereka (penyandang disabilitas mental), agar segera mendapatkan KTP elektronik. Sebab pada dasarnya, pemilih itu harus terdata sebagai penduduk dan dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan, terutama KTP," jelas Supardianto, Minggu (2/12).
Lanjut Supardianto, pihaknya telah berupaya melakukan pelayanan inovatif dengan turun langsung ke lapangan. "Petugas Dispendukcapil terus kami motivasi untuk memberikan pelayanan proaktif kepada masyarakat. Termasuk penyandang disabilitas mental, agar diberikan hak yang sama dalam hal kepemilikan adminduk," tegas dia.
Dia meminta, seandainya ditemukan ada masyarakat penyandang disabilitas mental yang belum ber KTP elektronik, agar secepatnya melakukan perekaman geometrik. "Sehingga mereka dapat memiliki KTP elektronik dan terpenuhi hak-hak konstitusionalnya," tandasnya.
Simak berita selengkapnya ...