RGS Indonesia Berharap Ketua DPRD dan Bupati Gresik Kompak Kendalikan Pemerintah

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 05 Desember 2018 22:36 WIB

Pendiri RGS Indonesia, H. Moh. Khozin Ma'sum.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik akhirnya kembali memiliki ketua setelah H. Ahmad Nurhamim dilantik pada Selasa (4/12/2018) kemarin.

Relawan Gerakan Sosial (RGS) Idonesia, selaku salah satu komponen bangsa yang konsen ikut mengawal laju pemerintahan di Kabupaten Gresik, tak lupa memberikan ucapan selamat.

"Keluarga besar RGS Indonesia berikan ucapkan selamat kepada Ketua DPRD Gresik, H. Ahmad Nurhamim yang baru dilantik," ujar Pendiri RGS Indonesia, H. Moh. Khozin Ma'sum kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (5/12/2018) malam.

"Semoga Ketua DPRD Gresik yang baru bisa bekerja sama dengan eksekutif untuk membawa Gresik yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat," imbuhnya.

Abah Khozin, begitu panggilan akrab pengusaha asal Pongangan Manyar ini menjelaskan bahwa baik Ketua DPRD dan Bupati memiliki kedudukan sejajar. Hal ini seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda)

"Sejajar dalam apa? Dalam memiliki kewenangan mengendalikan dan mengatur pemerintah. Untuk itu, Ketua DPRD H. Ahmad Nurhamim dan Bupati Sambari Halim Radianto harus seiring dan sejalan dalam mengendalikan laju pemerintahan Kabupaten Gresik. Semua dilakukan demi kebaikan Kabupaten Gresik, dan demi kepentingan masyarakat," terang Bendahara Bakuppi ini.

Menurut Khozin, masih banyak pekerjaan kerakyatan yang harus dituntaskan. Terlebih, jelang tutup tahun 2018 yang kurang dari sebulan. "Bisa dilihat, dalam waktu kurang sebulan di tahun 2018, banyak pekerjaan rumah (PR) baik Ketua DPRD dan Bupati yang harus dituntaskan," katanya.

"Hal ini bisa dilihat dari sejumlah program yang belum tuntas, mulai soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran. Untuk bisa menyelesaikan PR tersebut Ketua DPRD dan Bupati harus sinkron. Harus saling bersinergi. Kalau tidak, mustahil semua program-program kerakyatan itu bisa tuntas dengan mulus," urainya.

Khozin mengaku, telah berkali-kali turun ke sejumlah desa dan mendapatkan banyak informasi dari masyrakat terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mulai soal pembangunan, pengangguran, dan kemiskinan di kota Industri ini yang masih tergolong rekatif tinggi. Dan, banyaknya sarana infrastruktur yang belum bisa dibenahi karena terkendala anggaran.

"Persoalan-persoalan ini harus direspons dan dituntaskan secara bertahap dengan melihat kekuatan anggaran yang ada. Persoalan yang prioritas harus benar-benar dijadikan prioritas dan diberikan porsi anggaran cukup. Jangan sebaliknya, yang tak prioritas dijadikan prioritas dan diberikan anggaran cukup. Sehingga, banyak memangkas program-program kerakyatan," paparnya.

"Untuk bisa mewujudkan semua itu, dibutuhkan kekompakan, kerja sama yang baik antara pucuk pimpinan pemerintah dan DPRD. Tanggalkan egoisitas demi kepentingan masyarakat. Kalau sudah seperti itu falsafahnya, fainsya Allah, pembangunan di Kabupaten Gresik akan berjalan dengan baik," katanya.

"Masyarakat di jelang penghujung masa akhir jabatan baik Ketua DPRD maupun Bupati, mereka berharap para pucuk pimpinan penyelenggara pemerintah Gresik ini bisa mewujudkan harapan masyarakat. Di mana, pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat bisa merata, kesejahteraan meningkat, kemiskinan terus terkikis, dan melebarnya peluang pekerjaan sehingga dapat mengikis angka pengangguran," pungkasnya. (hud/ian/adv)

1 2 Tampilkan Semua