Jemput Bola, Ketua DPRD Gresik Bentuk Tim Pengaduan Publik
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Suhud Almanfaluty
Sabtu, 15 Desember 2018 14:12 WIB
Tingginya angka kemiskinan di Gresik, lanjut Nurhamim, ternyata juga masih berbading lurus dengan angka pengangguran. Baik pengangguran yang bersifat pasif (usia rentan) maupun aktif (usia muda).
"Diakui atau tidak, angka pengangguran di Gresik masih tinggi. Hal ini tak berbanding lurus dengan banyaknya sarana pekerjaan yang dimiliki daerah seperti ribuan industri, mall, supermarket, minimarket, dan lainnya," katanya.
"Merujuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, kemiskinan masuk dalam program prioritas. Fakta ini sangat relevan kalau kemiskinan di Gresik masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan tak tergarap dengan baik, dan bisa jadi anggaran tak dialokasikan sesuai porsinya dan lemahnya pendampingan program," urainya.
Untuk itu, Nurhamin menilai perlu penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi problematika ini. Ia kemudian mencontohkan peran Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Ia meminta agar dua OPD tersebut banyak melakukan langkah terobosan.
"Seperti dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat sehingga bisa mandiri dan lainnya. Langkah serupa juga harus dilakukan di lini-lini yang menjadi problematika publik seperti infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Apa-apa yang dikeluhkan oleh publik dari persoalan itu harus cepat dituntaskan, sehingga capaian kinerja di masing-masing OPD bisa terukur," pungkasnya. (hud/ian)