Pasek Minta Dipecat, Syarief Bantah Instruksi SBY All Out, Ditafsir Walk Out

Senin, 29 September 2014 17:25 WIB

JAKARTA(BangsaOnline) Buntut dari aksi walk out pada sidang paripurna pengesahan UU Pilkada, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat mulai diperiksa oleh Komisi Pengawas Partai Demokrat.

"Hari ini beberapa orang dipanggil ke Komisi Pengawas di Sekretariat DPP Partai Demokrat lantai 6 jam 10.00 WIB," kata politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika di gedung DPR, Senin (29/9).

Gede Pasek mengatakan kalau dirinya termasuk yang dipanggil oleh komisi tersebut. Tak hanya dia saja, menurutnya Ruhut Sitompul termasuk yang dipanggil.

"Kami semua sudah mulai diperiksa," ujarnya.

Dari insiden walk out tersebut, Pasek menilai para elit partai berlambang bintang mercy itu gagal menerjemahkan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sendiri menginginkan atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 syarat yang diperjuangkan.

Dia sendiri heran mengapa elit partai seperti Syarif Hasan sebagai ketua harian bisa gagal menerjemahkan instruksi SBY. Pasek mengatakan pada saat sidang paripurna sebelum walk out dilakukan, Syarif Hasan standby di DPR. Tak hanya Syarif, ada juga Ketua Fraksi serta Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Allen.

Anggota Dewan Pewakilan Daerah terpilih periode 2014-2019 itu mengatakan sikap walk out Fraksi Demokrat akan menjadi blunder terbesar dan merusak nama Presiden SBY di akhir masa jabatannya.

"Bagi saya penanggungjawabnya atau inisiatornya harus dipecat," demikian Pasek.

Namun Syarif Hasan membantah para elit Demokrat salah tafsir. "Saya nyatakan tidak ada istilah salah tafsir, mengatakan instruksinya all out tapi diterimanya walk out," kata Syarief di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya VII, Jakarta, Senin (29/9).

Menurutnya, Ketua Umum SBY sudah memberi arahan terlebih dulu kepada fraksi sebelum dilaksanakannya paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada di DPR.

"Ketua umum menginturuksikan harus betul-betul berjuang demi suksesnya pilkada langsung dengan adanya 10 perbaikan," jelas Syarief.

Dia menambahkan, aksi walk out dilakukan Fraksi Demokrat sebagai bentuk kekecewaan karena usulan 10 poin perbaikan untuk RUU Pilkada tidak digubris fraksi lain maupun pimpinan sidang. Lanjutnya, tidak ada campur tangan SBY selaku ketua umum maupun Presiden RI kepada Fraksi Demokrat.

"Walk out dilakukan atas inisiatif ketua fraksi karena kondisi memang sudah diketok pimpinan sidang. Pimpinan hanya putuskan dua opsi dan tidak diakomodir pandangan Demokrat. Sehingga, Ketua Fraksi mengambil inisiatif. Tidak ada celah sama sekali untuk berkomunikasi dengan Pak SBY," jelas Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM.

Dia menjelaskan, SBY yang juga Presiden RI telah memerintahkan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk segera mengusut perintah "All Out" menjadi "Walk Out" itu. Hal ini perlu dilakukan karena opsi ketiga yang diajukan Partai Demokrat sebenarnya sudah didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video