Komunikasi Politik PDIP Gagal, SBY Klaim KMP Dukung Perppu Pilkada

Senin, 06 Oktober 2014 15:10 WIB

JAKARTA(BangsaOnline) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke Koalisi Merah Putih (KMP). SBY mengungkap, ada perjanjian dengan KMP terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada.

SBY membeberkan secara rinci kronologi peristiwa itu dalan akun Twitter-nya @SBYudhoyono pada Senin (6/10/2014) pagi ini.

SBY mengaku bahwa pada Kamis (2/10/2014) malam, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Saat itu, Hatta menyampaikan pesan dari pimpinan partai KMP yang menginginkan Demokrat bergabung.

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY.

Hatta langsung menyampaikan pesan itu dalam rapat pimpinan KMP. Pada malam itu juga, mereka setuju untuk mendukung perppu nantinya.

"Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan," beber SBY.

Kesepakatan itu, tulis SBY, ditandatangani semua ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat.

"Khusus PPP hanya Ketum," kata SBY.

"Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP," tulisnya lagi.

Apalagi, lanjut SBY, perppu itu memuat perbaikan dari hal-hal negatif pilkada langsung yang dikhawatirkan kubu KMP.

SBY juga mengaku mendengar ada kekhawatiran jika justru PDI-P yang menolak perppu itu. Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menolak perppu ini karena dari awal menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung.

Partai Demokrat sebagai penyeimbang lebih memilih ikut dalam paket yang diajukan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pencalonan pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. Mengapa Demokrat tak mau ikut dalam koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla?

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, hingga saat ini tidak pernah ada ajakan dari koalisi Jokowi-JK untuk mengajukan paket bersama.

"Sejauh ini tidak ada komunikasi. Kayaknya belum akan ada," ujar Syarief di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Di sisi lain, Syarief melanjutkan, KMP sejak awal sudah melakukan komunikasi dengan Demokrat. Akhirnya, kedua pihak sepakat untuk saling mendukung dalam mencalonkan pimpinan MPR.

"Ini tidak ada bargaining, tidak ada bargaining," ulangnya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengungkapkan hal serupa. Dia menilai koalisi Jokowi-JK sudah gagal dalam melakukan komunikasi dengan partainya.

"Sikap politik Demokrat di DPR dan MPR tergantung siapa yang mendukung secara penuh. Kalau kita tidak bergabung dengan PDI-P, itu karena komunikasi politik dengan PDI-P sudah gagal, (dan) kita lebih cocok dengan Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Pemilihan MPR akan dilakukan dalam sidang paripurna sore ini. Demokrat bersama KMP sudah sepakat mengajukan paket dengan komposisi 1 dari DPD dan 4 dari parpol koalisi.

Sementara itu, komposisi paket dari koalisi Jokowi-JK adalah perwakilan DPD sebagai ketua MPR, sementara empat lainnya dibagi rata antara koalisi mereka dan KMP.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video