KPK Bidik Kasus Proyek Pasar Turi Surabaya Senilai Rp 1,4 Triliun

Rabu, 08 Oktober 2014 13:35 WIB

Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: antara

Menurut Johan, lembaganya memantau pembangunan proyek senilai Rp 1,4 triliun tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang mengadukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Tim ke sana waktu itu untuk mencari dan meminta informasi. Saat ini kasusnya masih di dumas (pengaduan masyarakat) dan sudah melalui proses telaah," kata Johan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, proyek pembangunan Pasar Turi Baru bernilai Rp 1,4 triliun. Uang dalam jumlah fantastis tersebut merupakan pungutan dari pedagang untuk pelunasan stan oleh investor PT Gala Bumi Perkasa.

Sebelumnya diberitakan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa sejumlah proyek besar di Kota Pahlawan masuk dalam pantauan KPK. Bahkan, Pemkot Surabaya diminta KPK untuk memberikan data gunamelengkapi penyelidikan.

Risma menyebut, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Surabaya diantaranya pembangunan gedung Pasar Turi, tanah dan gedung PDAM Jalan Basuki Rahmat serta banyak kasus sengketa tanah yang sedang dibidik KPK.

"Itu ada laporan dari pedagang ke KPK tentang penerimaan uang stand itu yang sekarang lagi di KPK. Ini sudah dimintai data resmi," kata Risma pada wartawan di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Senin (6/10/2014) sore..

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini akan memberikan seluruh data yang diminta KPK. Karena untuk kasus Pasar Turi, Risma menyebut sangat ruwet. "Ini ruwet sekali Pasar Turi, saya juga minta dibantu prosesnya. kasihan pedagang. Kalau ribut terus kayak gini," imbuh Risma.

Selain diminta data pembangunan Pasar Turi, walikota yang juga dosen ITS ini juga sempat ditanya KPK terkait rencana 'take over' Pemkot pada 14 Oktober yang merupakan akhir perjanjian antara Pemkot-investor PT Gala Bumi Perkasa.

"Saya jawab pasti karena di dalam kontrak bunyinya juga begitu. Nanti pikir KPK, saya main main kan, tidak bisa. Tolong sekali, karena kami dipantau terus sama KPK," ungkapnya.

Walikota perempuan di Surabaya ini menambahkan saat ini sudah mengirim Sekkota Surabaya Hendro Gunawan untuk memberikan penjelasan dan data ke KPK.

Ia menyebut posisi pemkot selama ini dalam kontrak perjanjian dengan investor sangat lemah.

"Setelah kita ambil nanti akan dievaluasi lagi, karena kami tidak bisa masuk, karena di kontraknya tidak punya kewenangan apapun di kontrak yang dilakukan. Nah setelah tgl 14 Oktober, akan evaluasi adenum terhadap kontrak karena lemah sekali pemkot di pasar turi itu. Saya harus bersikap dan itu yang ditunggu KPK," pungkas Risma.