DPRD Gresik Gelar Raker Tuntaskan Problem Pilkades Serentak
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Minggu, 30 Juni 2019 15:55 WIB
Problem lain, kata Nur Qolib, banyaknya isu money politics yang telah dan akan dilakukan oleh sejumlah oknum calon kepala desa (cakades) untuk meraih kemenangan. "Sehingga, pesta demokrasi di tingkat desa yang diharapkan bisa jujur dan adil, dan bisa mendapatkan pemimpin pemerintahan desa (pemdes) yang mumpuni sulit untuk diwujudkan," paparnya.
Lebih lanjut, Nur Qolib mengungkapkan, dalam raker besok DPRD juga mengundang seluruh panitia pilkades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), BPPKAD, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum, Camat, Aparat Penegak Hukum (APH) mulai Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 0817, Pengadilan Negeri (PN), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
"Mereka semua adalah lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak. Makanya, kami undang semua untuk mencari solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan jelang pilkades serentak demi mewujudkan pesta demokrasi yang baik," urai politikus PPP ini.
Nur Qolib berharap peran Bupati Sambari Halim Radianto dalam menuntaskan masalah yang muncul demi suksesnya pelaksanaan pilkades serentak. "Sebab, bupati selain sebagai kepala pemerintah, ia juga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati Nomor 141/648/HK/437.12/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara Pilkades bergelombang 2019," tuturnya.
Adapun Pilkades serentak tahun ini diikuti 256 desa di 18 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Gresik 3 desa, Kebomas 7 desa, Manyar 17 desa, Cerme 20 desa, Benjeng 21 desa, Balongpanggang 22 desa, Duduksampeyan 18 desa, Driyorejo 14 desa, Menganti 16 desa, Kedamean 10 desa, Wringinanom 12 desa, Sidayu 17 desa, Bungah 19 desa, Dukun 23 desa, Ujungpangkah 9 desa, Panceng 13 desa, Sangkapura 13 desa, dan Tambak 11 desa. (hud/rev)