Dipimpin Politikus PKS, Sekelompok Warga Datangi Kantor Bupati Pacitan Tolak Kegiatan Sedekah Laut
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yuniardi Sutondo
Jumat, 30 Agustus 2019 13:50 WIB
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai umat Islam Pacitan mendatangi Kantor Bupati Pacitan, Jumat (30/8). Dipimpin Handoyo Aji, anggota DPRD Pacitan dan Heri Bahtiar, wartawan sebuah media elektronik, mereka mendesak agar Pemkab Pacitan membatalkan kegiatan sedekah laut yang digagas Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pacitan. Menurut mereka, kegiatan sedekah laut merupakan perbuatan syirik.
"Silaturahmi ini dalam rangka kebaikan. Sebab belum lama ini sempat viral di media sosial adanya undangan dari sekkab terkait sedekah laut. Dari situ banyak yang tanya dan protes akan surat yang telah beredar. Mayoritas umat Islam menyatukan persepsi terkait acara tersebut. Dinilai bertentangan dengan akidah umat. Kami sayangkan kalau acara sedekah laut bisa berlangsung," kata Handoyo Aji, koordinator aksi saat berdialog dengan Sekkab Suko Wiyono dan pajabat lainnya di Ruang Krida Pembangunan.
BACA JUGA:
Info BMKG: Selasa Dini Hari ini, Trenggalek Diguncang Gempa Magnitudo 5,4
Istri Kades di Pacitan Ngaku Dijambret dan Kehilangan Uang Rp14 Juta, Ternyata...
Haduh! Sapi Milik Warga Pacitan ‘Nyangkut’ di Atap Rumah
Dalam Sehari, 2 Warga Pacitan Gantung Diri
"Sejak zaman dulu, namanya ruwatan atau sedekah laut di sungai Grindulu itu tidak pernah ada. Allah SWT murka dengan perbuatan kemusyrikan. Kami tidak rela kalau kegiatan kemusyrikan akan didukung bupati. Apalagi sampai pengerahan ASN. Kami sangat berharap kegiatan sedekah laut dihentikan. Dan Pemkab Pacitan melepaskan diri," jelasnya
Politikus PKS ini meminta agar Sekkab Pacitan membuat surat pembatalan kegiatan sedekah bumi. "Eman-eman kepada umat Islam dan seluruh pejabat yang ada di Pemkab Pacitan kalau kegiatan sedekah laut terus dilakukan," tuturnya.
Menyikapi aspirasi tersebut, Sekkab Suko Wiyono menegaskan kalau kegiatan tersebut sudah terlanjur jadi dan siap dilaksanakan Sabtu (31/8) besok. "Sehingga kalau dibatalkan akan membuat situasi semakin tidak kondusif," kata Suko Wiyono.