Cikal Bakal Koalisi untuk Pilbup Gresik 2020, PKB dan PDIP Deklarasi Kawal Program Kerakyatan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Rabu, 18 Desember 2019 18:01 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPC PKB dan DPC PDIP Gresik sepakat berkoalisi dalam hal program kerakyatan di parlemen. Kesepakatan koalisi ini ditandai dengan deklarasi di Rumah Makan (RM) Joyo Hartono, Rabu (18/12).
Apakah deklarasi ini menjadi cikal bakal koalisi dalam menghadapi Pilkada Gresik 2020? Ketua DPC PKB Gresik Moh. Qosim tak menampiknya.
BACA JUGA:
Anggota Fraksi PDIP DPRD Gresik Dilarang Gadaikan SK untuk Pinjam Uang di Bank
Pro Bumbung Kosong, 2 Kali Mega Bagus Tak Hadiri Panggilan PDIP Gresik
PKB Tunjuk Syahrul Jadi Ketua DPRD Gresik, Tinggal SK PDIP yang Belum Turun
Yani-Alif Gelar Konsolidasi Pemenangan Pilkada Gresik 2024 dengan Parpol Pengusung
"Koalisi PKB dan PDIP didasari kedua partai ada kesamaan. Kesamaan kami berjuang untuk masyarakat kecil. Koalisi PKB dan PDIP karena nyambung," ujar Qosim.
Qosim menyatakan, ada sejumlah program yang akan dikawal dari koalisi PKB dan PDIP di parlemen melalui anggota mereka. Mulai soal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tenaga kerja, pariwisata, penanganan banjir luapan Kali Lamong, dan lainnya.
Terutama dalam program pengentasan kemiskinan yang angkanya masih mencapai 11,48 persen. Begitu juga terkait penanganan banjir Kali Lamong, Qosim menyatakan PKB dan PDIP komitmen mengawal program tersebut.
"Untuk tahun 2020, program itu (penanganan banjir Kali Lamong, Red) belum bisa dituntaskan karena APBD 2020 sudah disahkan. Makanya akan kita kawal di 2021, yang akan dilaksanakan setelah Pilbup Gresik 2020," terang Wabup Gresik ini.
Qosim menyatakan, koalisi PKB dan PDIP juga akan mengawal program pengembangan pariwisata yang bermuara pada pendapatan daerah. Menurutnya, sektor tersebut sangat petensial untuk dikembangkan. "Sektor pariwisata akan kami maksimalkan, baik pariwisata alam, bahari, religi, kuliner, edukatif, dan lainnya," terangnya.
Meski demikian, Qosim meminta agar koalisi PKB dan PDIP ini tidak buru-buru dikaitkan dengan Pilbup Gresik 2020. "Ini koalisi tahap awal, selanjutnya akan kami lakukan hal serupa dengan parpol lain untuk memperjuangkan program kerakyatan. Koalisi seperti yang dianjurkan DPP PKB dan PDIP. Ingat, PKB dan PDIP sudah 2 kali koalisi, baik di Pilgub dan Pilpres, semua demi kerakyatan," pungkasnya.
Senada dengan Qosim, Ketua PDIP Mujid Riduan menyatakan bahwa deklarasi koalisi program kerakyatan ini adalah langkah awal yang dilakukan kedua partai untuk mengawal program kerakyatan. "Ini awal pergerakan untuk rakyat. Dan, ini akan menjadi cikal bakal koalisi menuju Pilkada Gresik 2020," katanya.
Jika koalisi untuk Pilkada Gresik terwujud, dia berharap PDIP bisa mendapat jatah cawabup. Sedangkan cabupnya akan menjadi hak PKB. "Namun, jika dalam Pilkada nanti PKB dan PDIP tak bisa gabung karena beda pilihan, maka koalisi program kerakyatan tetap akan jalan," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani menambahkan, bahwa koalisi ini diilhami dari belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat. "Selaku kader PKB, kami bersama sejumlah anggota FKB menggagas koalisi program kerakyatan tersebut," tuturnya.
Hadir juga dalam deklarasi, Sekretaris PKB Imron Rosyadi, Sekretaris PDIP Noto Utomo, Ketua F-KB DPRD M. Abdul Qodir, Bendahara PDIP Siti Muafiyah, anggota F-KB dan F-PDIP, beserta pengurus PKB dan PDIP. (hud/rev)