Cetak KTP, KK, dan Akta Dua Menit, Jatim Jadi Provinsi Pertama Layanan ADM
Editor: Tim
Jumat, 31 Januari 2020 19:30 WIB
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap lewat program east java information super coridor (EJISC) yang digagas Pemprov Jatim akan bisa mensupport layanan ADM di Jatim. Mencakup data kesehatan, pendidikan maupun data sosial. Dengan demikian, maka akan mempercepat berbagai layanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya angka IPM di Jatim.
"Lewat inter koneksitas data ini baik data pendidikan, sosial, maupun kesehatan maka kami harapkan akan bisa membantu percepatan peningkatan kesejahteraan dan IPM di Jatim," pungkas Khofifah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyampaikan, sebagai provinsi pertama yang mengimplementasikan ADM, Jatim diharapkan bisa menjadi provinsi percontohan di Indonesia. Karena implementasi sistem ini kepentingannya bukan hanya untuk pemerintah tapi manfaatnya juga sangat besar bagi masyarakat.
"Saya sangat mengapresiasi ibu Gubernur Khofifah karena begitu mendengar ADM akan diimplementasikan di Magetan, beliau langsung ingin hal ini juga bisa diimplementasikan di daerah lain di Jatim. Dan kita harapkan sebagai provinsi-provinsi lain bisa mencontoh Jatim," terang Tito sapaan akrab Mendagri.
Tito menjelaskan, mesin ADM yang tampilannya mirip mesin ATM ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat khususnya dalam mengakses layanan publik di bidang kependudukan.
Dalam pengurusan KTP misalnya, jika sebelumnya masyarakat harus melalui RT, RW, kelurahan, hingga ke kecamatan, maka lewat ADM proses tersebut akan bisa dipercepat.
Ditambahkan, dalam implementasinya sistem ADM memiliki 3 sistem keamanan yaitu lewat finger print, irish mata, dan bentuk wajah. Sehingga, masyarakat juga tidak perlu khawatir, akan adanya penyalahgunaan data atau tercetaknya dokumen kependudukan ganda.
"Ke depan masyarakat akan bertemu dengan mesin yang bisa melayani secara otomatis. Sehingga diharapkan layanan publik bisa menjadi lebih baik. Selain itu, layanan ini juga akan bisa mencegah terjadinya korupsi di bidang layanan kependudukan," tutup mantan Kapolri ini.
Bedanya dengan dokumen sebelumnya, pencetakan dokumen melalui ADM ini tidak menggunakan berkas kertas yang terdapat sekuritas. Kertas yang digunakan adalah kertas putih berformat A4.
Namun pihak Kemendagri memastikan bahwa berkas yang tidak menggunakan tanda tangan basah ini sah. Bahkan berkat peralihan dari kertas bersekuritas menjadi A4, kini negara bisa menghemat Rp 450 miliar dalam setahun untuk pengadaan kertas tersebut.
Turut hadir pada kegiatan ini, antara lain Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim, wakalanti Jatim, Kaskoaramada 2, Bupati/Walikota se Jatim, Sekda Prov. Jatim, Pimpinan DPRD Prov. Jatim, Pejabat Tinggi Madya di lingkup Kemendagri dan Kemenkopolhukam, serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim serta kepala OPD kabupaten/kota se Jawa Timur.
Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ADM ini sangat menunjang adanya pemenuhan hak administrasi yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia. Oleh sebab itu ia mengapresiasi Pemprov Jatim yang menginisiasi penerapan ADM di banyak daerah di Jawa Timur.
"Dengan adanya ADM ini kalau bisa di seluruh kabupaten kota akan diberikan akses lebih luas dalam pencetakan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Penggunaan ADM ini akan meningkatkan efektivitas pengurusan KTP dan KK serta akta kelahiran," tegas Mahfud MD.
Karenanya ia berharap Jawa Timur bisa menjadi percontohan provinsi lainnya khususnya dalam memberikan layanan masyarakat. Ia berharap setelah launching di Jawa Timur, daerah lain di Indonesia turut menyusul. (tim)