Atasi Kelangkaan Pupuk, Pemkab Pasuruan Berencana Siapkan Anggaran Melalui APBD
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Kamis, 06 Februari 2020 23:02 WIB
Ia mengakui, pemotongan pupuk bersubsidi imbasnya sangat dirasakan para petani. "Mereka mulai kesulitan mendapatkan pupuk di Kabupaten Pasuruan, karena saat ini mulai musim menggarap sawah. Pemkab juga akan berkordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengecekan di beberapa kios penjual pupuk. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah memang dropping pupuk dari distributor ke agen-agen ada keterlambatan," ungkapnya.
Lanjut Irsyad, bila permasalahan pupuk bersubsidi ini memang faktornya karena agen-agen tidak mampu menebus kuota pupuk dari distributor sesuai dengan RDKK di masing-masing kecamatan, maka Pemkab Pasuruan akan menyiapkan opsi penanganan jangka pendek dengan menyiapkan anggaran dari APBD.
“Opsi jangka pendek untuk atasi kelangkaan pupuk, pemkab rencana akan menyiapkan anggaran dari ABPD, kita akan cari payung hukumnya, apa bisa dilakukan,” jelas Irsyad.
Terpisah, Kepala Bappeda Ir. Ihwan yang di konfirmasi soal kelangkaan pupuk di Pasuruan menjelaskan kebijakan pemotongan kuota pupuk bersusidi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memang tidak melibatkan daerah.
Bahkan ia mengungkapkan, saat ini ada Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yakni Kecamatan Tosari yang tidak mendapat jatah kuota pupuk. Sebab, kajian dari pemerinta pusat, area di sana dianggap wilayah hortikultura.
“Padahal tanaman dan sayuran di wilayah Tosari juga membutuhkan pupuk. Tapi faktanya, tidak mendapat kuota pupuk bersubdisi,“ jelas Ihwan. (bib/par/rev)