Rekomendasi LKPj APBD 2019, DPRD Gresik Sorot Tingginya Pengangguran dan Kemiskinan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Kamis, 30 April 2020 17:14 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah akhir tahun 2019, di ruang ruang paripurna, Kamis (30/4).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani itu dilaksanakan melalui video conference. Sementara Bupati Sambari Halim Radianto, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti paripurna melalui kantor Pemkab Gresik.
BACA JUGA:
BKPSDM Gresik Gelar Uji Kompetensi ASN dan Luncurkan Program Gapura
Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
Wakil Ketua DPRD Gresik Nurhamim yang didaulat sebagai juru bicara (Jubir) menyampaikan sejumlah rekomendasi menyikapi LKPj Bupati.
Di antaranya, tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Gresik tahun 2019 yang mencapai 5,54 persen angkatan kerja. "Dikhawatirkan masih di posisi ranking 3 terbesar se-Jawa Timur sebagaimana pada tahun 2018," ungkapnya.
Kemudian, angka kemiskinan juga masih tinggi mencapai 11,35 persen. "Fakta ini masih jauh dari komitmen Bupati Gresik untuk merealisasikan janjinya, bahwa di akhir masa jabatan Bupati, jumlah masyarakat miskin di Gresik bisa turun menjadi 9 persen," cetusnya.
Seharusnya, lanjut Nurhamim, dengan kapasitas belanja daerah Gresik di atas Rp 3,1 triliun, bupati bisa menciptakan berbagai inovasi atau program-program yang pro rakyat.
Simak berita selengkapnya ...