DPRD Gresik Gelar Paripurna Nota Pertanggungjawaban APBD 2019
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Senin, 06 Juli 2020 17:21 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar Paripurna dengan agenda pembacaan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, di ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (6/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan, dihadiri Wabup Moh. Qosim mewakili Bupati Sambari Halim Radianto.
BACA JUGA:
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Qosim mengungkapkan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik, Nomor :180/15/437.12/2018 dan KPTS/13/PIM.DPRD-II/XI/2018, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
KUA dimaksud, lanjut Qosim, merupakan dokumen perencanaan yang memuat kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya.
"Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya secara konsisten mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 3 bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
"Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda)," imbuhnya.
Sehubungan dengan itu, kata Qosim, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah tidak boleh digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran.
Namun, harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (Kasda) secara bruto paling lama 1 hari kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BPJS Kesehatan melalui dana kapitasi.
Sedangkan pelaksanaan belanja daerah juga harus memenuhi azas-azas belanja, yaitu jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
Dengan demikian, suatu pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja, jika tidak tersedia dalam APBD, kecuali dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran.
"Jadi, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, " ungkap wabup.
"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan," sambungnya.
Dikatakan wabup, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu sebagai pedoman atau panduan dalam penyajian laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan dengan pengguna laporan, serta bagi pemeriksa laporan (auditor).
Adapun laporan keuangan dalam sistem pemerintahan, selain bertujuan melaporkan seluruh kegiatan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan juga digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:
Manajemen, untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Akuntabilitas, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Transparansi, untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity), untuk membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Dan, Evaluasi Kinerja, untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
"Untuk Capaian Kinerja Keuangan Realisasi Pendapatan Daerah (RPD) sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 3.119.200.157.22,91 atau 103,58 persen dari APBD yang ditetapkan sebesar Rp 3.11.393.8.903, 70," pungkas wabup. (hud/ian)