KPM Evaluasi Kinerja BPWS, Ketua Koordinator: Dampaknya Kurang Signifikan Bagi Kawasan Madura
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Ahmad Fauzi
Kamis, 16 Juli 2020 18:48 WIB
Ketiga, di struktur organisasi seharusnya ada perwakilan dari empat kabupaten yang mewakili duduk di BP BPWS, di mana keterlibatan tokoh Madura yang paham tentang wilayah Madura. "Harusnya ada yang mewakili, bukan hanya duduk di dewan pengarah," jelasnya.
Keempat, Bangkalan sebagai etalase Madura harus menjadi prioritas percepatan pengembangan sosial ekonomi terutama di Kaki Suramadu, yakni dengan cara membantu mengundang investor agar dapat investasi di sisi Kaki Suramadu.
"Mengingat sejak landas Jembatan Suramadu sampai ujung (Tangkel) sepanjang 25 km lahan kanan-kiri masih tidur, hanya ilalang yang bergoyang sebagai destinasi," pungkasnya.
Sementara itu, Agus Wahyudi, Plt. Deputi Bidang Perencanaan BPWS merespons evaluasi yang disampaikan oleh KPM tersebut. Menurutnya, selama ini BPWS dengan empat kepala pemerintahan di Madura tidak ada masalah, harmonis-harmonis saja, bahkan dengan Bupati sudah melakukan MoU, salah satunya dengan Bupati Bangkalan.
Selain itu, lanjutnya, terkait transparansi pekerjaan BPWS, bahwa pekerjaan itu desain usulannya dari pemerintah daerah setempat, BPWS hanya sebagai eksekutor atau simulator, tentu pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
"Sementara terkait belum digunakannya Tanean Lanjang, karena jika ingin digunakan ada prosedurnya karena aset negara ada peraturannya, jika digunakan, berapa sewanya, dan selama ini belum ada BUMD yang niat mau sewa," jelasnya kepada Kaukus Parlemen Madura.
"Oleh sebab itu, tidak benar kalau Kaukus Parlemen Madura di program kegiatan tidak melibatkan empat pemerintahan terkait," pungkasnya. (uzi/zar)