Penyaluran BPNT Masih Bermasalah, PMII Tuban Kembali Geruduk Dinsos P3A
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
Selasa, 25 Agustus 2020 20:23 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban kembali menggeruduk Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, Selasa (25/8).
Para mahasiswa itu menduga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya diperuntukkan masyarakat miskin itu, diduga justru malah dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, mereka mendesak Dinsos P3A Tuban segera menyelesaikan persoalan penyaluran program BPNT yang masih terjadi di lapangan.
BACA JUGA:
Bansos Beras Diharapkan Lanjut, Presiden Jokowi Janji Akan Bisiki Prabowo
Duta Fest Jatim 2024, Bupati Lindra: Tularkan Semangat Gotong-royong pada Masyarakat
Protes SKTM tak Bisa Digunakan untuk Berobat, Puluhan Mahasiswa PMII Demo Pemkab Tuban
Bansos PKH BPNT BLT Tidak Cair? Coba Lakukan Langkah ini
"Masih banyak terjadi pelanggaran sehingga bantuan ini tidak tepat sasaran. Bahkan, Kartu KKS tidak sampai ke tangan masyarakat selama 2 tahun," teriak Nurul Aini, salah satu aktivis PMII dalam orasinya.
Dalam aksi itu, mereka juga memperagakan aksi teatrikal yang menggambarkan bobroknya sistem penyaluran bantuan sosial di lapangan. Mereka memperlihatkan terjadinya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pendamping dalam penyaluran bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.
"Seperti inilah praktik penyaluran program BPNT di lapangan yang tidak sampai ke tangan masyarakat miskin dan hanya dimanfaatkan segelintir oknum. Hal seperti ini hanya menambah kemiskinan baru," tegasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PMII meminta Plt Kepala Dinsos P3A untuk segera mundur dari jabatannya. Selanjutnya, mengembalikan program BPNT sesuai pedoman umum, dan menindak tegas kapitalisasi dan monopoli BPNT secara hukum.
"Serta menjalankan program BPNT sebagai salah satu langkah program pengentasan kemiskinan. Kemudian, berikan pos pengaduan agar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak takut dalam menyampaikan keluhan terkait BPNT," tegas Nurul.