Nekat Palsukan TTD Bupati, Mafia Perizinan Gentayangan di Pemkab Gresik
Editor: Revol
Wartawan: Syuhud
Senin, 26 Januari 2015 16:54 WIB
Kepala Bidang Perizinan pada BPPM, Farida Haznah Ma'ruf mengakui, di BPPM kerap terjadi adanya kasus pemalsuan tanda tangan Bupati yang ditengarai dilakukan oleh calo perizinan.
Sejak itu, tambah Farida, BPPM memerketat aturan pengeluaran semua izin usaha di Kabupaten Gresik. Izin-izin usaha bisa keluar (beres) setelah izin itu mendapatkan tanda tangan dari bupati. " Sekarang izin itu finishingnya di Pak Bupati. Kalau Pak Bupati belum teken, berarti izinnya dianggap masih ada yang belum beres dan harus dipenuhi semua persyaratannya, " pungkas Farida.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto sendiri telah menyebarkan larangan mafia, calo, broker dan pungli dalam pengurusan perizinan. Larangan berbagai bentuk calo perizinan dituangkan bupati dalam berbagai media sosialisasi. Di antaranya, berbentuk banner. Banner bergambarkan Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim itu bertuliskan, 'Anda mengalami kesulitan dalam pengurusan izin, silahkan menghubungi kepala badan/dinas atau jika masih ada hambatan, langsung saja ke bupati/wakil bupati'.
Dijelaskan Bupati, banner tersebut sudah disebar ke semua SKPD, mulai kantor kecamatan, dinas, badan, inspektorat, khususnya BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), dan SKPD yang mengurusi perizinan, agar masyarakat tahu, kalau segala bentuk calo, broker dan pungli perizinan dilarang.
"Tujuan pemasangan banner tersebut agar masyarakat mengurus izin sendiri," jelasnya.
Bahkan Bupati memersilahkan masyarakat kalau saat mengurus izin dibrokeri atau dipungli, langsung melaporkan kasus tersebut ke dirinya atau Wabup. Sehingga, petinggi Pemkab Gresik tersebut bisa mengambil tindakan.
"Langsung saja laporkan ke saya atau pak Wabup jika kesulitan mengurus izin, atau dipungli," pintanya.