PAD Terpukul, DPRD Gresik Minta Pemkab Geliatkan Wisata Desa
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Selasa, 06 Oktober 2020 11:34 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Hantaman badai pandemi Covid-19 membuat pendapatan Pemkab Gresik di berbagai sektor terpukul. Sebab, sejumlah sendi perekonomian sebagai sumber pendapatan daerah (PD) melemah signifikan.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M. Syahrul Munir. "Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan semua sektar PAD Gresik terpuku. Rata-rata PAD Gresik turun hingga di angka 50 persen," ,ungkap Syahrul kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (6/10/2020).
BACA JUGA:
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Syahrul menjelaskan, penurunan PAD hingga 50 persen itu nyaris menyeluruh di semua sektor. "Jadi, setelah kami lakukan evalusi, rata-rata turunnya PAD kita di 2020 sebesar 50 persen. Angka yang fantastis. Ini akibat dampak covid," kata Sekretaris Fraksi PKB ini.
Ia mencontohkan PAD dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya.
Syahrul berharap terobosan Bupati Sambari Halim Radianto dengan me-launching e-BPHTB, bisa mendongkrak PAD dari sektor-sektor tersebut. Pasalnya, pandemi covid menyebabkan ekonomi mengalami resesi yang berdampak pada terjadinya deflasi daya beli masyarakat.
"Untuk itu, DPRD telah memprioritaskan program bantuan keuangan (BK) kepada masyarakat. Kami sepakat BK tak ada pengurangan. Sehingga, diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memulihkan ekonomi," urainya.
Upaya pemulihan perekonomian terdekat, tambah Syahrul, DPRD telah meminta pemerintah agar menggeliatkan pariwisata desa untuk kemandirian desa. "Saat ini wisata desa jadi primdona dan banyak menghasilkan pundi keuangan desa. Kami akan terus support desa-desa untuk menggeliatkan potensi wisata desa karena terbukti bisa membuktikan desa bangkit di saat hantaman badai Covid-19," pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengungkapkan, pandemi Covid-19 membuat struktur APBD-Perubahan 2020 mengalami penurunan signifikan dari APBD 2020.
Ia menyampaikan, PAD sebelum APBD-P 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.163.672.913.876. Namun, pasca APBD-P hanya mampu Rp 851.210.832.745,35. "Sehingga, minus sebesar Rp 312.462. 81.130, 65, atau turun sebesar 26,85 persen," ungkap Ketua DPC PDIP Gresik ini.
Penurunan lain, lanjut Mujid, juga terjadi pada dana perimbangan (DP) dari pemerintah pusat. Sebelum APBD-P 2020, ditetapkan sebesar Rp 1.498.276.910,300. Namun, setelah APBD-P turun menjadi Rp 1.355.693.530.362. "Terjadi penurunan hingga Rp 142.582.560.938, atau 9,52 persen," kata Mujid.
Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah, sebelumnya ditetapkan Rp 752.686.113,000, namun setelah APBD-P berkurang hingga hanya terpenuhi Rp 642.672.200,350. "Sehingga, terjadi penurunan hingga Rp 110.14. 92,650, atau 14,62 persen," terangnya.
Sedangkan untuk sektor pendapatan daerah (PD) keseluruhan hingga APBD-P 2020 mencapai Rp 2.854.576.383.457,35. Sementara belanja daerah (BD) mencapai Rp 3.316.580.535.001,57. "Sehingga, ada minus (defisit) sebesar 570 miliar lebih," pungkasnya. (hud/rev)