Sudah Digelar di Natuna, Launching Program Beras Sosial di Surabaya Jadi Sorotan
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Selasa, 06 Oktober 2020 22:14 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kedatangan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, Rabu (7/10) besok, mendapat sorotan publik. Pasalnya, menteri asal PDI Perjuangan itu akan meluncurkan program beras sosial di Kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Acara tersebut menjadi sorotan karena di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan Pilkada Surabaya pada 9 Desember.
BACA JUGA:
Bansos Beras Diharapkan Lanjut, Presiden Jokowi Janji Akan Bisiki Prabowo
Pemkot Mojokerto Salurkan Bantuan Sembako dan Alat Bantu untuk 115 Disabilitas
Mensos Ajak Kampus Ciptakan Ruang Setara untuk Disabilitas
Dinas Sosial Kota Kediri Salurkan Bantuan ATENSI Yapi Tahap ke-3 dari Kemensos RI
Selain itu, program tersebut sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada 23 September lalu. Sehingga, peluncuran program yang sama di Surabaya menjadi pertanyaan.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari Progam Keluarga Harapan (PKH) sudah ada,” kata Abdul Malik, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (6/10).
Malik mengaku khawatir muncul klaster launching program beras sosial karena menteri sosial pasti membawa rombongan dari Jakarta yang sedang ada PSBB. Apalagi Covid-19 di sana begitu parah.
Advokat senior itu mengingatkan, banyak klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya.
”Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular, juga warga-warga yang nantinya datang ke acara launching,” ucapnya.
Kalau sampai ada kerumunan, Malik meminta aparat keamanan tegas. Baik polisi maupun Satpol PP. Sebab, semua warga negara sama di depan hukum.
"Kalau ada acara yang melanggar protokol kesehatan, meski acara itu dihadiri menteri dan wali kota, harus dibubarkan. Intinya, jangan sampai tebang pilih kalau dalam acara beras sosial ada kerumunan, ya dibubarkan saja," tegasnya.
Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. "Ini momen dekat pilkada, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon," tegasnya.
”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik,” tandas Malik.
Kekhawatiran Malik ini beralasan. Sebab, ada sejumlah indikasi keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji. Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho pasangan Eri-Armuji. Dugaan keberpihakan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya. Namun, Risma tidak hadir untuk memberikan penjelasan. (mdr/ian)